Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teror Berulang, Pemerintah "Salah Resep"?

Kompas.com - 28/02/2017, 09:02 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berulangnya aksi teror di Indonesia menuai pesan serius bagi pemerintah.

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut, jangan -jangan pemerintah 'salah resep' sehingga tindak terorisme tidak kunjung lenyap.

"Resep" yang dimaksudkan Khairul, yakni program deradikalisasi.

"Semakin tampak  pemerintah kini, ibarat dokter, salah resep, dengan  gagasan deradikalisasi yang dibangun," ujar Khairul melalui sambungan telpon pada Senin (28/2/2017).

(Baca: Teror Bom Bandung dan Pelukan Ridwan Kamil)

Dugaan 'salah resep' ini  baru tentang aksi teror. Belum sampai ke persoalan lain yang 'nyerempet' terorisme, antara lain blasphemy-based violence (kekerasan berbasis penghujatan).

Menurut Khairul, terlepas dari apakah aksi teror merupakan hasil proses alamiah, rekayasa  atau konspirasi ancaman teror merupakan hal faktual dan berpotensi terus berulang, selama 'bibit-bibitnya' terus disemai.

"Apa itu  'bibit-bibitnya'? Yaitu  ketidaktertiban, ketidakadilan, kesenjangan, diskriminasi, tindakan pemarjinalan, pemiskinan dan  pembodohan  terus terjadi," ujar Khairul.

"Membicarakan kesemuanya tanpa mendiskusikan struktur dan kondisi ekonomi-politik, termasuk kebijakan dan implementasinya sampai hari ini, adalah omong kosong. Buang-buang waktu dan menghabiskan energi saja," lanjut dia.

(Baca: Cerita 2 Siswa SMA yang Berani Kejar Pelaku Teror Bom Bandung)

Pada intinya, setiap rezim tidak boleh abai atas tanggungjawab untuk mencerdaskan, menjamin kesetaraan hak dan terwujudnya sistem hukum yang adil. Negara harus berupaya menghadirkan kesejahteraan materiil dan spirituil di seluruh penjuru negeri.

Khairul menyebut, sebuah ideologi tidak akan pernah mati. Oleh sebab itu, pemerintah diminta jangan melulu fokus pada ideologi dan penyebarannya.

"Jangan dulu bicara tinggi-tinggi soal de-ideologisasi dan restorasi. Mulai saja dengan memikirkan pemberdayaan dan kesejahteraan. Itu lebih manusiawi dan masuk akal," ujar dia.

Diberitakan, sebuah bom panci dengan daya ledak rendah meledak di Taman Pandawa, Jalan Arjuna, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Senin (27/2/2017).

Pelaku diketahui bernama Yayat Cahdiyat alias Dani alias Abu Salam. Ia adalah warga Purwakarta, kelahiran 24 Juni 1975.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com