Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Pansus Pemilu Studi Banding ke Jerman dan Meksiko

Kompas.com - 26/02/2017, 13:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) akan berkunjung ke Jerman dan Meksiko pada 11 Maret 2017 dan kembali tiba di Tanah Air pada 16 Maret 2017. Alasannya, studi banding.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy akan memimpin tim ke Jerman, sedangkan tim ke Meksiko akan dipimpin Wakil Ketua Pansus Benny K Harman.

"Saya memimpin ke Jerman, Pak Benny Harman memimpin ke Meksiko. Kami juga didampingi tim dari Kementerian Dalam Negeri," ujar Lukman melalui pesan singkat, Minggu (26/2/2017).

Untuk Jerman, kata Lukman, sistem pemilu Indonesia banyak mencontoh negara tersebut.

Jerman saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu yang dipakainya, termasuk evaluasi terhadap penerapan pemilihan elektronik (e-voting).

Sementara itu, dalam draf RUU, ada norma yang mengatur tentang penerapan e-voting. Meski secara selintas, pemerintah dinilai masih ragu-ragu.

"Soal ini menjadi penting untuk mendapatkan masukan yang komprehensif sehingga ketika kita memutuskan penggunaan e-vote, potensi kegagalannya bisa kita perkirakan," tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Indonesia juga tengah melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu yang selama ini berjalan, terutama berkenaan dengan upaya memperkecil kesenjangan proporsionalitas (disproporsionalitas), district magnitude (daerah pemilihan), dan formula konversi suara ke kursi.

Sementara itu, Meksiko dianggap merupakan contoh lengkap untuk memperbandingkan sejumlah poin yang akan diatur dalam RUU Pemilu, seperti pelaksanaan sistem presidensial, multipartai, pemilu serentak, penerapan ambang batas, termasuk mendalami implikasi sistem yang dipakai terhadap potensi devided government (pemerintahan yang terbelah).

"Secara spesifik, di Meksiko pansus ingin mendapatkan gambaran yang lengkap tentang peradilan pemilu, mulai dari aspek filosofis, kelembagaan, sampai pada aspek teknis acara peradilannya," ujar Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com