Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Nilai Pilkada DKI Jakarta "Over Coverage"

Kompas.com - 23/02/2017, 17:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, hingga saat ini masih terasa ketimpangan antara DKI Jakarta dengan wilayah lainnya.

Hal itu, kata Fahri, terbukti dari ketimpangan informasi terkait pilkada serentak 2017 yang berlangsung di 101 daerah.

"Sebenarnya Pilkada DKI ini kan over coverage juga ya, karena dari awal kita biarkan menjadi isu nasional. Padahal itu lokal sifatnya dan ini karena para politisi dan institusi pusat dari awal terlibat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (23/2/2017).

Fahri menambahkan, meski pilkada berlangsung di 101 daerah, namun pemberitaan masih saja terpaku pada urusan pilkada DKI Jakarta semata.

Hal itu, kata Fahri, berakibat pada hilangnya kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada di 100 daerah lainnya yang berpotensi terjadi kecurangan.

Selain itu, kata Fahri, konsentrasi pemberitaan pada pilkada DKI Jakarta juga akan menyederhanakan permasalahan nasional, melalui generalisasi permasalahan di Jakarta.

"Ini sudah uang konsentrasinya di Jakarta, berita juga tentang Jakarta, aktornya juga Jakarta. Ini jangan lupa, Indonesia terlalu luas untuk disederhanakan hanya menjadi problem Jakarta," kata Fahri.

Pilkada DKI Jakarta sendiri saat ini akan memasuki putaran kedua.

Setelah pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tersingkir, maka pada putaran kedua, petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat akan berhadapan dengan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Kompas TV Putaran kedua pilkada DKI Jakarta semakin menarik. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan berebut suara warga Jakarta. Tak hanya itu, mereka juga akan berupaya mengambil suara warga yang memilih Agus-Sylvi pada putaran pertama. Hingga kini sejumlah partai politik belum memastikan mengalihkan dukungannya. Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat masih akan menunggu konsolidasi internal partai. Sementara itu, PDI-Perjuangan mengaku siap menjalin komunikasi politik dengan parpol lainnya. Menurut politisi PDI-Perjuangan, Trimedya Panjaitan, komunikasi ini sudah mulai dilakukan oleh sekjen dan politisi PDI Perjuangan lainnya. Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro memperkirakan Partai Demokrat akan memilih salah satu pasangan calon. Ini berbeda dengan pilpres 2014, saat itu Partai Demokrat tidak memberikan dukungan kepada salah satu kandidat. Dalam waktu dekat, KPU DKI akan mengumumkan secara resmi hasil pilkada DKI Jakarta. Selanjutnya, proses persiapan putaran kedua pilkada segera dimulai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com