Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Bingung dengan Sejumlah Singkatan...

Kompas.com - 17/02/2017, 12:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sempat bingung dengan singkatan atau akronim di bidang ekonomi.

Hal itu diakui Jokowi saat memberikan arahan pada acara Pembiayaan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Awalnya, pada acara yang dihadiri para menteri, kepala daerah, dan bos Badan Usaha Milik Negara itu, Jokowi bicara mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur bagi Indonesia.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa infrastruktur tidak bisa dibangun hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah harus mencari skema lain, seperti bekerja sama dengan badan usaha.

"Dalam rangka mendorong peran badan usaha dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Bappenas sudah menetapkan daftar rencana proyek KBPU tahun 2017," kata Jokowi.

"Tadi sudah diberikan bukunya kepada para menteri. Dan hal ini didukung dengan pembentukan kantor bersama KBPU untuk mempercepat koordinasi proyek KPBU," tambah dia.

Setelah beberapa kali menyebutkan singkatan KPBU yang dibaca melalui teks pidatonya, Jokowi kemudian baru menyadari bahwa ia tidak mengetahui kepanjangannya.

"Ini singkatannya kok ya? KPBU? Kadang-kadang sulit. Apa ini kepanjangannya?" kata Jokowi.

Setelah beberapa saat, baru Jokowi menyadari bahwa KBPU adalah singkatan dari Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.

"Singkatan ya paling panjang tiga gitu loh. KPBU kadang saya kebalik-balik," kata Jokowi.

Jokowi juga menyinggung soal singkatan lain yang membuat ia kesulitan menghapalnya.

Misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Kita ini senengnya singkatan panjang-panjang. RPJMN, RPJMP, saya kadang ditanya apa sih kepanjangannya? Kadang inget, kadang luput. Rencana pembangunan jangka menengah... haduuuh," kata Jokowi disambut tawa hadirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com