Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP: Demokrat yang Susun Strategi Pemenangan Agus-Sylvi

Kompas.com - 16/02/2017, 11:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, partainya dan dua partai lain yang berkoalisi dengan Demokrat dalam Pilkada DKI Jakarta, tak banyak dilibatkan untuk menyusun strategi pemenangan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga, Agus-Sylvi hanya mendapatkan sekitar 17 persen suara dan berada di posisi juru kunci.

Arsul tak mau berkomentar soal perolehan suara pasangan tersebut.

"Kalau ditanya kenapa, biarlah para analis PD (Partai Demokrat) bicara lebih dahulu. Setelah mereka menyampaikan, baru kami respons," kata Arsul, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (16/2/2017).

(Baca: Pernyataan dan "Tweet" SBY Dinilai Pengaruhi Elektabilitas Agus-Sylvi)

"Karena mereka lah (Demokrat) yang membuat strategi dan melaksanakan strategi itu. Tiga partai lainnya kan tidak menentukan strateginya," lanjut dia.

Sebelumnya, berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang sempat berada di peringkat pertama pada survei awal justru merosot perolehan suaranya.

Hasil akhir hitung cepat Litbang Kompas menunjukan, Agus-Sylvi hanya memperoleh 17,37 persen suara.

Sementara posisi pertama dan kedua masing-masing diduduki oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat dengan perolehan 42,87 persen suara, serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan perolehan 39,76 persen suara.

Kompas TV Hasil suara versi quick count yang ketat semakin memperjelas adanya peta persaingan dari ketiga pasangan calon selama berkampanye hingga pemungutan suara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com