Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Ada yang Sengaja Buat Data E-KTP Palsu Jelang Pilkada

Kompas.com - 07/02/2017, 06:23 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro memastikan bahwa isu e-KTP dengan foto yang sama tidak benar.

Isu e-KTP ganda tersebut sempat menyebar di media sosial.

Menurut Juri, ada pihak yang sengaja membuat data palsu, yaitu menggandakan identitas orang lain dengan memasang foto yang sama.

"Sudah kami cek, Kemendagri juga sudah cek, itu tidak benar. Yang benar adalah ada sekian data kependudukan orang yang diganti fotonya seolah-olah satu orang memiliki banyak identitas," ujar Juri saat ditemui seusai rapat koordinasi tingkat menteri terkait pengamanan Pilkada Serentak 2017, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Juri mengatakan, informasi yang tidak benar tersebut sengaja disebar melalui media sosial dengan tujuan mengganggu penyelenggaraan pilkada serentak.

(Baca: Polisi Duga Motif Penyebar e-KTP Ganda untuk Buat Kisruh Pilkada)

Dia memastikan masalah tersebut tidak akan berdampak besar, terutama saat proses pilkada di Jakarta.

KPU bisa mendeteksi mana KTP yang asli dan yang palsu.

"Itu kan mudah, namanya ada, nomor kependudukannya ada, tinggal dicek di database kependudukan," kata Juri.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemprov DKI Jakarta telah mendatangi nama-nama yang diduga memiliki data e-KTP yang sama.

(Baca: Bagaimana Cara KPU DKI Memastikan E-KTP untuk Pilkada DKI 2017 Asli?)

Dari penelusuran tersebut, data e-KTP yang tersebar merupakan data asli.

Namun, foto pemilik e-KTP diganti. Sumarsono menyebutkan, beredarnya foto-foto hoax itu dilakukan oleh orang iseng yang hendak mengacaukan Pilkada DKI.

"Jadi itu orang iseng yang akan mengacaukan Pilkada DKI Jakarta," ujar Sumarsono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com