Proyek LRT Jabodebek Telan APBN Besar, Pemerintah Cari Opsi Pembiayaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi dinilai memakan dana terlalu besar apabila dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk itu, pemerintah mencari opsi untuk mencari pembiayaan dari sumber lain.

Sumber pembiayaan lain ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

"Karena kalau pakai APBN terlalu besar, kemungkinan dengan selain APBN. Ini yang perlu diputusin di sini (rapat terbatas)," kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono di sela rapat.

Budi mengatakan, pada dasarnya peraturan presiden yang mengatur tentang LRT masih berbunyi bahwa pembiayaan proyek ini melalui APBN.

Namun belakangan, diketahui proyek LRT menelan dana yang cukup besar. Untuk prasarananya saja, lanjut Prasetyo, dana yang dihabiskan mencapai Rp 22,5 triliun.

Selain itu, pemerintah pusat juga harus membangun LRT di Sumatera Selatan yang menelan Rp 12 triliun.

"Besar. Dalam waktu bersamaan harus bangun dua LRT sekaligus," kata dia.