Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Pilkada 2017

Kompas.com - 31/01/2017, 11:17 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi Pilkada serentak 2017.

Pemilihan kepala daerah di 101 daerah akan berlangsung pada Rabu (15/2/2017).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pihak.

Antara lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI-Polri dan unsur pemerintah di 101 daerah.

"Kami kumpulkan untuk me-review ulang mana daerah yang dianggap gelagat dan dinamika. Sekarang 101 pengambil kebijakan (pemerintah daerah) untuk menjamin Pilkada sukses," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Tjahjo menuturkan, berbagai perkembangan di daerah harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu.

Ia mencontohkan, tertangkapnya Bupati non-aktif Buton Samsu Umar Abdul Samiun. Kabupaten Buton menjadi salah satu daerah yang menjadi peserta Pilkada.

Samsu merupakan petahana dan calon tunggal yang akan kembali dipilih oleh masyarakat Buton.

Namun, pada Rabu (25/1/2017), Samsu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Bandara Soekarno-Hatta setelah mangkir dari pemanggilan KPK.

"Kasus di Buton kemarin, mungkin ada pengarahan baru dari Kapolri, KPU dan Bawaslu. Semuanya punya komitmen partisipasi Pilkada aman," ucap Tjahjo.

Tjahjo berharap terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak politiknya di bilik suara dibandingkan pada Pilkada 2015.

Selain itu, netralitas Aparatur Sipil Negara, lanjut dia, diharapakan menjaga dinamika penyelenggaraan Pilkada.

"Target KPU diatasi 77 persen bisa tercapai," ujar Tjahjo.

Kompas TV Persiapan Pilkada, KPU Sortir Surat Suara Rusak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com