Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat Nilai Masyarakat Sudah Cerdas Sikapi Kicauan Anas

Kompas.com - 25/01/2017, 18:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai masyarakat sudah cerdas untuk menanggapi kicauan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Twitter yang membandingkan sifat negarawan dan politisi.

"Soal sindiran politik, siapa yang disindir, siapa yang menyindir, substansinya (sindiran) apa, saya pikir masyarakat sudah cerdas menanggapinya," kata Didik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Menurut dia, siapapun bisa berpendapat atau bahkan menyindir. Apalagi, kata Didik, sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk berpendapat.

(Baca: Demokrat Balas Kicauan Anas dengan Falsafah Jawa)

Ia menambahkan, dalam negara demokrasi pula, perbedaan pandangan merupakan hal wajar sehingga tak bisa seseorang memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

Didik mengatakan sepanjang tidak mengandung unsur fitnah, tindakan Anas berkicau di Twitter tak ada salahnya.

"Kalau mengandung unsur pidana seperti fitnah, baru kami siapkan langkah hukum," papar Didik.

Saat ditanya apakah kicauan Anas akan memengaruhi elektabilitas pasangan Agus Harimurti - Sylviana Murni yang diusung Demokrat, Didik menjawab dengan tegas hal itu tak akan memengaruhi.

"Saya pikir itu dua hal yang berbeda, politik di DKI berbeda dengan politik tradisional, dalam tanda kutip seperti sindiran politik. Masyarakat DKI sudah cerdas," tutur dia.

Sebelumnya, I Gede Pasek Suardika, politisi yang selama ini dikenal dekat dengan Anas, menilai kicauan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat agar dapat membedakan mana sikap seorang negarawanan dan sikap seorang politisi.

(Baca: Anas Urbaningrum: Pemimpin yang Harusnya Jadi Tuntunan Malah Jadi Tontonan Rakyat)

"Ini penting agar publik tidak terkecoh dengan tampilan semu yang sekarang banyak menghipnotis," kata Pasek.

Pesan tersebut dianggapnya penting agar publik tidak tertipu, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang belakangan terjadi.

"Cukup sudah AU dan beberapa orang tertipu dan menjadi korbannya. Jangan sampai publik semua menjadi korban berikutnya karena sangat berbahaya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com