Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program KSAU Baru, Peremajaan Pesawat hingga Penambahan Radar Hanud

Kompas.com - 18/01/2017, 17:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berkomitmen untuk memperbaiki sistem di matranya.

Pertama, Hadi akan melaksanakan rencana strategis TNI AU, yakni peremajaan Pesawat F5.

"Karena sudah satu tahun pesawat ini tidak terbang. Nanti rencananya penggantinya apa, masih dalam perencanaan," ujar Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Kedua, untuk meminimalisasi kecelakaan pesawat TNI, Hadi akan menerapkan 'zero accident'. Hadi akan memperketat pola penerbangan pesawat atau helikopter milik TNI AU.

(Baca: KSAU Evaluasi Rencana Pembelian Heli AgustaWestland)

"Manajemennya harus diperbaiki. Mulai dari pengadaan barang (pesawat atau helikopter), manajemen pembinaan, pelatihan. Kalau manajemen dilakukan dengan baik, maka accident bisa kita hindari," ujar dia.

Bahkan, Hadi menegaskan, tidak segan-segan untuk melakukan inspeksi mendadak guna memastikan apakah manajemen yang benar sudah diterapkan.

Ketiga, masih sesuai dengan rencana strategis, pada 2017 ini TNI AU akan menambah sebanyak 12 radar pertahanan udara (Hanud).

Dengan demikian, radar yang dimiliki Indonesia bertambah menjadi 32.

(Baca: Marsekal Hadi Tjahjanto Resmi Jabat KSAU)

"Kami harapkan tidak ada lagi wilayah Indonesia yang masih bolong-bolong. Kalau ada pesawat melanggar, langsung ketahuan," ujar Hadi.

Radar baru itu ditempatkan di penjuru Indonesia, mulai dari wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.

Kompas TV Inilah Profil KSAU Hadi Tjahjanto

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com