Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Zulkifli Hasan: Kalau Kita Seragam, Bukan Indonesia Namanya

Kompas.com - 18/01/2017, 10:11 WIB
advertorial

Penulis

Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan Sosialisasi Empat Pilar di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, Selasa (17/1/2017). Acara tersebut bertujuan untuk mengingatkan nilai-nilai luhur bangsa kepada para mahasiswa dan sivitas akademika UMS.

"Kenapa selama 18 tahun belakangan ini nilai-nilai Pancasila memudar? Karena tidak ada yang melaksanakan," ungkap Zulkifli.

Zulkifli mengatakan bahwa selama 18 tahun reformasi ini, nilai-nilai luhur bangsa banyak ditinggalkan orang. Hal tersebut mengakibatkan orang-orang lebih mendahulukan kepentingan golongan daripada kepentingan umum.

"Di luar kelompok itu dianggap sebagai musuh," tutur Zulkifli.

Zulkifli juga beranggapan bahwa isu SARA menjadi isu yang sensitif akhir-akhr ini. Jika ada yang membicarakan mengenai suatu suku bangsa tertentu maka sering dianggap sebagai rasis. Dalam sosialisasi kali ini ia juga mengimbau agar para aparat daerah dan seluruh stakeholder dapat berperan serta dalam mengembangkan nilai-nilai luhur ini.

"Kita ini satu dalam keragaman dan diatur oleh konstitusi. Masyarakat boleh mengagungkan daerahnya masing-masing namun masih dalam kerangka saling menghormati dan menghargai," ungkapnya.

Dalam sosialisasi kali ini, ia juga menyinggung soal permasalahan Pilkada. Menurutnya Pilkada serentak tahun ini relatif cukup aman, namun hanya terjadi satu masalah, yaitu di Pilkada Jakarta. 

Ia menuturkan bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Soal terpilih atau tidaknya nanti menjadi urusan belakangan asalkan sesuai dengan asas demokrasi.

 

"Kalau kita ini seragam, bukan Indonesia lagi namanya. Karena kita beragam maka namanya Indonesia," ujar Zulkifli.

Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan Sosialisasi Empat Pilar di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, Selasa (17/1/2017). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com