Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Zulkifli Tegaskan Ormas Tidak Boleh Bertentangan dengan Pancasila

Kompas.com - 17/01/2017, 20:03 WIB
advertorial

Penulis

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi pers di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), (17/1/2016). 

"Konstitusinya sudah disepakati 18 Agustus, Pancasila sebagai undang-undang dasar dan ideologi," tutur Zulkifli 

Zulkifli juga menjelaskan bahwa tidak boleh ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila karena Indonesia sudah konsensus.

"Boleh ada perbedaan pendapat, namun semuanya harus diselesaikan secara demokratis," ungkap Zulkifli. 

Apabila ada ormas yang ingin mendirikan negara komunis atau negara Islam, hal tersebut tidak diperkenankan. Zulkifli juga menghimbau agar semua ormas tidak bertindak anarkis. Sebab, MPR sebagai pengawal konstitusi akan mengambil sikap jika ada ormas yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. 

Kemudian, menanggapi pertanyaan mengenai ormas asing, Zulkifli mengungkapkan bahwa berita tersebut masih simpang siur. 

"Bagaimana orang asing bisa bikin ormas di sini? Itu aturan darimana?" pungkas Zulkifli. 

Ia menghimbau kepada masyarakat jika ada ormas asing, terutama yang membawa tenaga kerja asing ilegal, agar segera dilaporkan ke pejabat daerah setempat. 

Pada akhir konferensi pers, Zulkifli juga menuturkan bahwa para penegak hukum tidak diperkenankan untuk membina suatu ormas tertentu. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan, maka alangkah baiknya para penegak hukum tersebut dapat menaati undang-undang yang berlaku di negeri ini. (DD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com