Kemendagri Catat Ormas-ormas Menyimpang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya mencatat setiap tindakan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) yang terdaftar.

Hal ini sebagai pertimbangan pengambilan sikap Kemendagri terhadap ormas-ormas yang menyimpang agar bisa ditertibkan.

"Saya kira Kemendagri termasuk instansi yang lain mencatat ya, baik di daerah juga mencatat beberapa ormas-ormas yang menyimpang daripada proses pendaftaran," ujar Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).

Namun demikian, kata Tjahjo, untuk membubarkan ormas tidaklah mudah. Sebab, perlu dibuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ormas yang dianggap bermasalah itu.

"Membubarkan kan dasarnya apa, lewat pengadilan, itu panjang prosesnya," kata dia.

Kebanyakan, kata Tjahjo, yang bermasalah bukanlah ormasnya melainkan sejumlah oknum atau tokoh di dalamnya.

"Dulu mendaftarkan ormas A asasnya Pancasila, tapi tokohnya dia teriak-terIak di luar 'anti-Pancasila'. Ternyata setelah kami cek di Kemendagri, oh tokohnya yang teriak-teriak anti-Pancasila," kata Tjahjo.

Di kepolisian, lanjut Tjahjo, juga sudah banyak kasus yang dikaitkan dengan ormas. Namun, tidak secara langsung dengan ormasnya melainkan kepada tokoh-tokoh atau anggotanya.

Ia menambahkan, saat ini ormas yang ada di Indonesia sangat banyak. Jumlahnya mencapai ratusan ribu ormas.

"Baik yang mendaftar di Kemendagri, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, yang terdaftar di pemerintah provinsi, kabupaten/kota, ratusan ribu," kata Tjahjo.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan siap menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Semua peserta rapat pimpinan TNI bertekad mendukung pemerintah yang sah yang dipilih secara konstitusi dalam demokrasi dan menjaga situasi yang kondusif. TNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah," kata Panglima TNI di sela rapim TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

TNI juga berkomitmen dan sepakat untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurut dia, beberapa kementerian telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai hal itu dalam rapim TNI.

Ia mengatakan, ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang digaungkan pemerintah.