Mendagri: Bela Negara Merupakan Kebutuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, program Bela Negara merupakan kebutuhan. Segala hal yang terkait program tersebut perlu segera dipersiapkan secara matang.

Hal ini disampaikan Tjahjo usai menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

"Bela negara ini sudah merupakan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan. Yang mana kurikulumnya, siapa yang berperan, itu harus secara komprehensif integral dipersiapkan," kata Tjahjo, Kamis.

(Baca: Imparsial Sarankan Program Bela Negara Dilakukan Kemendikbud)

Menurut Tjahjo, program bela negara akan jauh dari kesan militeristik. Nantinya, dalam program bela negara ditekankan penaman nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

"Memahami mengenai Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, UUD '45, sejarah perjuangan, itu wajib. Ditingkat kurikulum dasar juga sama, termasuk penghormatan terhadap bendera, sampai elemen-elemen masyarakat, ormas semua harus ada," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, program bela negara ini nantinya bisa secara formal atau pun informal dalam penerapannya.

"Sekarang sedang disiapkan, tapi jangan terpaku pada undang-undang, ini merupakan kebutuhan. Jadi saya kira jangan terpaku menunggu aturan, tapi ini harus jalan bisa formal, bisa infomal," kata Tjahjo.

(Baca: Program Bela Negara Dinilai Belum Memiliki Landasan Hukum)

Ia menambahkan, Kemendagri juga merekomendasikan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengikuti program tersebut.

Hal ini menjadi semacam pembekalan bagi para calon aparatur negara.

"Pancasila bukan hanya dihafalkan tapi nilai-nilai pancasila itu harus bisa dijabarkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan politik mulai dari pusat sampai ke daerah," ujar politisi PDIP tersebut.