Catatan Pemuda Muhammadiyah untuk Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar menilai, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

Catatan Pemuda Muhammadiyah, masih terjadi penindasan terhadap masyarakat miskin pada tahun 2016. 

“Bagi kami, tantangan utama hari ini miskinnya integritas, miskinnya keberpihakan terhadap orang miskin,” kata Dahnil, saat diskusi 'Catatan Akhir Tahun 2016: Membela Kaum Mustadh’afin', di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Salah satu contoh yang disebutkan Dahnil adalah polemik reklamasi Teluk Jakarta yang memanas beberapa waktu lalu.

Meski pada pertengahan tahun ini proyek itu dihentikan sementara, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memutuskan untuk melanjutkannya.

Selain reklamasi, Dahnil juga menyoroti polemik penolakan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah.

Petani Rembang dan Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) sebelumnya telah memenangkan peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung.

Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, pembangunan pabrik tetap dilanjutkan.

“Ini membuktikan bahwa korporasi adalah penguasa yang sesungguhnya. Para pembuat kebijakan, gubernur, bupati, wali kota, bahkan presiden adalah bonekanya,” kata dia.

“Bukan kapitalisme yang menggagalkan kita. Yang sesungguhnya menggagalkan kita adalah 'uangisme'. Ketika uang menjadi tuha, bagi sebagian politisi kita, pembuat kebijakan kita, bagi sebagian akademisi kita, maka ini menjadi catatan yang luar biasa,” lanjut dia.

Lebih jauh, Pemuda Muhammadiyah juga menyoroti persoalan proses penegakan hukum di Tanah Air.

Penanganan kasus dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta, dinilainya menjadi bukti bahwa proses penegakan hukum masih lemah.

Presiden Joko Widodo, kata Dahnil, dalam sejumlah kesempatan selalu menekankan pentingnya rasa toleransi antarumat beragama.

Menurut dia, toleransi yang sesungguhnya berarti saling memahami yang lain, dan yang lain juga memahami keyakinan yang lainnya.

“Kuncinya sekarang di penegakan hukum yang nyatanya masih menjadi PR (pekerjaan rumah). Kami mengimbanu kepada seluruh pejabat negeri untuk memaknai toleransi secara otentik. Karena toleransi sekarang sudah menjadi alat propaganda, alat dagangan,” papar dia.