Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Ungkap Data Pelanggaran yang Dilakukan Polisi pada 2016

Kompas.com - 29/12/2016, 07:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa sistem reward and punishment (penghargaan dan sanksi) dia terapkan secara tegas selama memimpin Polri.

Tahun ini, masih banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran etik, hingga pidana. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada 2016 jumlah anggota Polri yang melanggar disiplin cenderung menurun.

Tahun ini, terjadi pelanggaran disiplin sebanyak 6.662 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 2.772 kasus.

"Dibandingkan dengan 2015, pelanggaran disiplin yang terjadi sebanyak 8.147 kasus, artinya ada penurunan 19 persen," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Selain itu, pelanggaran kode etik profesi Polri tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 1.041 kasus menjadi 1.671 kasus. Ada peningkatan sebanyak 61 persen.

Tito mengatakan, untuk pelanggaran pidana oleh polisi, kasusnya menurun dibandingkan 2015. Tahun lalu, kasus pidana oleh anggota Polri sebanyak 468 kasus. Sementara itu, tahun ini ada 358 kasus yang ditangani internal Polri.

Hukuman yang dikenakan bervariasi. Ada sanksi teguran, mutasi, hingga pemberhantian secara tidak hormat.

Sejumlah pelanggaran itu ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Sementara itu, Inspektorat Pengawasan Polri juga kebanjiran laporan dari masyarakat terkait kinerja Polri. Tahun ini, ada lebih dari 6.000 laporan yang masuk.

"Ada yang terbukti benar, ada yang tidak terbukti, ada yang masih penelitian," kata Tito.

Di samping hukuman, Kapolri juga menetapkan penghargaan bagi anggota Polri yang berprestasi.

Penghargaan tersebut diberikan kepada polisi antara lain mereka yang mencegah terjadinya aksi bom dan satuan tugas Tinombala yang memburu kelompok Santoso di Poso.

"Ada 35.727 yang kami beri reward, baik bintang maupun penghargaan cukup tinggi, seperti promosi jabatan, dan kesempatan sekolah," kata Tito.

Kompas TV Belajar dari Pembunuhan Pulomas, Kapolri Dorong "Digital Security"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com