Pilkada Tak Semarak, Partisipasi Publik Bisa Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai, pelaksanaan Pilkada serentak 2017 tak semarak.

Penyebabnya, perhatian publik hanya terfokus pada Pilkada DKI Jakarta dan kasus dugaan penodaan agama yang menjerat salah satu calonnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Konsentrasi kita terlalu besar kepada Jakarta, yang itu juga soal hukum dan agama," ujar Masykurudin, saat dihubungi, Senin (26/12/2016).

Selain itu, pelaksanaan pilkada secara serentak, menurut dia, untuk mengurangi kegiatan yang bersifat hura-hura.

Misalnya, dengan kampanye yang lebih diarahkan pada pertemuan terbatas dan tatap muka.

Namun, kenyataannya, kegiatan kampanye seperti itu ternyata tidak banyak dilakukan.

Alat peraga kampanye (APK) juga dibatasi dan disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini membuat publikasi calon kepala daerah menjadi tidak banyak.

"Dalam konteks inilah yang kita sebut, memang pada akhirnya kampanye dalam Pilkada kita tak semarak," kata dia.

Ia menilai, kondisi ini tak ideal. Tak semaraknya gaung pilkada, kata Masykurudin, akan berdampak pada partisipasi para pemilih dalam pilkada.

"Jika informasi dan pengetahuan yang diterima minim maka akan berpengaruh terhadap kehendak untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan menyalurkan hak pilihnya," lanjut dia.

Terkait ancaman menurunnya jumlah pemilih pada Pilkada Serentak 2017, pemerintah harus diminta lebih bekerja keras, terutama Kementerian Dalam Negeri dan KPU.

Salah satunya adalah dengan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

"Minta tolong sama Presiden buat imbauan untuk menyemarakkan Pilkada," kata dia.

"Tentu yang enggak melanggar (aturan kampanye). Sebagai kepala pemerintahan mewujudkan tanggung jawab pelaksanaan pilkada," ujar Masykurudin.