JPPR: Integritas Jadi Syarat Kunci Penyelenggara Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, integritas penyelenggara pemilu menjadi syarat kunci dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pemilu.

Saat ini, Tim Seleksi Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022 telah meloloskan 36 calon komisioner KPU dan 22 calon anggota Bawaslu.

"Integritas penyelenggara menjadi syarat kunci. Penyelenggara pemilu mendatang menghadapi tantangan yang lebih berat," kata Masykurudin, melalui keterangan tertulis, Senin (26/12/2016).

Menurut Masykurudin, integritas penyelenggara pemilu akan berdampak pada kepastian hukum dalam menjunjung keadilan pemilu.

Terkait komposisi, ia berharap, Tim Seleksi KPU-Bawaslu tidak pandang bulu dalam memberikan kesempatan bagi siapa saja yang memenuhi syarat.

Selain Pilkada 2018, penyelenggara pemilu mendatang menghadapi tiga pemilihan umum secara serentak pada 2019. 

Mereka juga dihadapkan pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap politik.

"Meningkatkan partisipasi sebagai salah satu bentuk penguatan pemilih adalah tujuan utama penyelenggara pemilu mendatang," ujar Masykurudin.

Sebelumnya, Ketua Timsel KPU-Bawaslu Saldi Isra mengatakan, pihaknya akan melibatkan berbagai pihak dalam menelusuri rekam jejak.

Timsel akan mengirimkan nama pendaftar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Saldi menyebutkan, Timsel juga akan melibatkan partisipasi masyarakat.

Masukan dari masyarakat dilengkapi dengan dokumen pendukung serta indentitas pelapor.

Laporan masyarakat dapat dikirim kepada Timsel melalui Sekretariat Timsel di Gedung F Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri.

Masyarakat juga dapat mengirimkan melalui surel di alamat settimsel.2016@gmail.com.