Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin Mengaku Kerap Difitnah saat Jabat Ketua DPR

Kompas.com - 25/12/2016, 16:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ade Komarudin mengaku ikhlas "dilengserkan"dari kursi Ketua DPR RI.

Kini, kursi DPR 1 kembali ditempati Setya Novanto yang sebelumnya mengundurkan diri usai terseret kasus Papa Minta Saham.

Ade bercerita bagaimana dirinya beberapa kali difitnah saat menjadi Ketua DPR. Salah satunya terkait kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak disahkan pada masa kepemimpinan Ade. Namun karena itulah, Ade merasa difitnah.

"Saya difitnah macam-macam. Katanya saya dapat Rp 100 miliar untuk Munas Golkar. Ada fitnah lagi bahwa Akom (sapaan akrab Ade) melakukan nego tentang repatriasi dengan para pengusaha sehingga terwujudnya tax amnesty terhambat. Fitnah itu sampai presiden makanya Akom enggak punya tempat sebagai Ketum Golkar," paparnya di kediaman dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (25/12/2016).

"Saya kembalikan kepada Tuhan atas fitnah itu. Semoga yang memfitnah disadarkan Tuhan. Mudah-mudahan fitnah seperti itu tidak dikembangkan terus menerus dalam politik kita," kata Ade.

(Baca: Ade Komarudin Tetap Nilai Janggal Putusan MKD)

Fitnah berikutnya terkait isu penistaan agama yang menyeret nama Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ade merasa bisa jadi sasaran empuk fitnah terkait unjuk rasa 411 pada 4 November 2016 dan 212 pada 2 Desember 2016.

Sebab, HMI dan Front Pembela Islam (FPI) adalah dua organisasi yang termasuk paling lantang menyuarakan aspirasi terhadap penistaan agama.

Dalam peristiwa 212, Ade merasa difitnah bahwa akan memasukan para demonstran ke Gedung DPR yang dikhawatirkan akan berujung pada pendudukan DPR.

(Baca: Ade Komarudin: Aku "Rapopo")

Padahal, saat aksi tersebut ia mengaku berkomunikasi cukup intensif dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin serta Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani untuk mengamankan kompleks parlemen.

"Fitnah luar biasa dan itu ternyata cukup meyakinkan sebagian orang dan kemudian proses pergantian saya dipercepat karena fitnah seperti itu," tutur pria asal Purwakarta tersebut.

Namun, Ade menilai pencopotan dirinya sebagai Ketua DPR merupakan "warna" dalam perjalanan karir politiknya.

(Baca: Ade Komarudin Bakal Tempuh Upaya Hukum terhadap Putusan MKD)

Ia pun mengenang bahwa dirinya sudah aktif sebagai anggota dewan sejak 1997 dan memang sejak duduk di bangku sekolah dasar memimpikan karir sebagai politisi.

"Itu saya anggap pernak-pernik. Makin indah perjalanan politik saya dengan peristiwa itu. Saya dari awal rapopo, memang saya betul-betul ikhlas," tutur Ade.

Kompas TV MKD: Ade Komarudin Melanggar Kode Etik Dewan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com