Kasus Korupsi E-KTP, KPK Kembali Panggil Politisi Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, Jumat (16/12/2016).

Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Akan diperiksa untuk tersangka S (Sugiharto)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Khatibul Umam saat ini merupakan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Sebelumnya, KPK telah memanggil Khatibul untuk memberikan keterangan.

Sejak beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPR dikonfirmasi oleh penyidik KPK seputar dugaan kerugian negara dalam pengadaan KTP elektronik.

Kerugian diakibatkan penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pejabat negara. Para anggota DPR tersebut ditanyakan seputar proses anggaran, perencanaan, pengadan, dan pelaksanaan proyek.

Khatibul sebelumnya membantah adanya dorongan pengusaha kepada anggota DPR dalam persetujuan anggaran proyek pengadaan KTP elektronik.

Menurut dia, anggota DPR menyetujui anggaran yang besar, setelah diyakinkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Irman ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Irman diduga menggelembungkan anggaran (mark-up) saat menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Dukcapil dan saat menjadi Dirjen Dukcapil.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut bernilai Rp 6 triliun, sementara kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.