Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LHK: Butuh Rp 400 Miliar untuk Perbaiki DAS Citarum dan Cimanuk

Kompas.com - 29/11/2016, 17:48 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua ekosistem daerah aliran sungai di Jawa Barat, Citarum dan Cimanuk, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Kedua ekosistem DAS itu perlu segera diperbaiki untuk mengantisipasi terjadinya banjir kembali di Jawa Barat pada masa yang akan datang.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Selasa (29/11/2016).

Menurut dia, musibah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Jawa Barat beberapa waktu terakhir tidak terlepas dari rusaknya ekosistem kedua DAS itu.

(Baca: Bahas Persoalan Banjir di Jawa Barat, Wapres Panggil Menteri LHK)

"Sebagian (banjir disebabkan rusaknya DAS) Ciliwung, tetapi Ciliwung sudah jauh lebih baik ya," ujar Siti.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian LHK, kerusakan ekosistem yang melanda DAS Citarum mencapai 36.000 hektar. Sementara itu, kerusakan yang menimpa DAS Cimanuk mencapai 59.000 hektar.

"Jadi, tadi saya laporkan itu karena ditanya dan dipanggil untuk menjelaskan. Ada beberapa dukungannya, pasti ada bangunan tanah air, dam, cek dam, bangunan penahanan, mengendalikan erosi longsor, dan lain-lain. Juga tadi saya ditanya kesiapan bibit tanaman," kata dia.

Untuk memperbaiki kerusakan ekosistem yang terjadi di DAS Citarum, ia menambahkan, setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Sementara itu, anggaran perbaikan untuk DAS Cimanuk dibutuhkan sekitar Rp 215 miliar.

"Jadi, Rp 400-an miliar-lah untuk ngeberesin Jawa Barat yang sekarang banjir itu, dan kalau dianggarannya KLHK yang sekarang enggak sampai Rp 60 miliar," ujarnya.

Rencananya, Kementerian LHK akan menggelar rapat teknis untuk membahas persoalan banjir tersebut pekan depan.

(Baca: "Ini Banjir Terparah Selama Saya Tinggal di Bandung")

Dalam rapat tersebut juga akan dibahas rencana pengalokasian anggaran terkait penanganan masalah banjir yang harus ditanggung Kementerian LHK.

"Semua yang terkait akan dipanggil, terutama Menteri PU, karena kan dana terbesarnya kalau untuk mengatasi banjir, bencana, dan lain-lain, itu kan infrastruktur yah. Kalau dari saya sih plan-nya sudah ada," ujarnya.

Kompas TV Warga Korban Banjir Mulai Bersihkan Rumah

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com