Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GNPF MUI Persilakan Polri Tindak Aksi di Luar Kesepakatan

Kompas.com - 28/11/2016, 16:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Rizieq Shihab mengatakan, pihaknya dan Polri telah menyepakati sejumlah hal terkait aksi damai 2 Desember 2016.

Jika ada hal-hal yang terjadi di luar kesepakatan itu, kata Rizieq, Polri berhak menindak dan memproses hukum.

"Kami, GNPF MUI tidak bertanggung jawab. Itu hak dan kewajiban Polri untuk mengambil langkah dan mengatasinya," ujar Rizieq dalam konferensi pers di kantor MUI, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Rizieq menyebutkan, setidaknya ada lima kesepakatan antara GNPF MUI dan Polri dalam aksi 2 Desember.

 

(Baca: Kapolri Berharap Aksi 2 Desember Tak Lagi Ditunggangi Pihak Ketiga)

Pertama, kedua pihak sepakat untuk menggelar aksi berupa kegiatan ibadah yakni dzikir, tausiyah, doa bersama, dan ditutup dengan Shalat Jumat.

Kegiatannya pun dilakukan di lapangan silang Monas sejak pukul 08.00 hingga 13.00 WIB.

"Tapi tanpa mengubah tuntutan utama kami untuk menegakan hukum yang berkeadilan," kata Rizieq.

Kemudian, GNPF MUI tetap akan mengawal kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mendorong percepatan proses hukum.

Ia mengapresiasi Polri yang telah melakukan langkah proses hukum yang relatif cepat mulai dari penyidikan hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung.

Selain itu, Polri dan TNI pun diajak untuk mengikuti doa bersama hingga shalat Jumat.

"Jadi tidak hanya sekadar jaga keamanan, tapi ikut serta dalam aksi bela islam," kata Rizieq.

Selepas shalat Jumat, panitia GNPF akan menyebar dan melepas masyarakat yang mengikuti rangkaian aksi tersebut.

(Baca: Ini Alasan Polri Larang Aksi 2 Desember Digelar di Bundaran HI)

Mereka akan tersebar di beberapa titik agar kepulangan massa dari berbagai daerah berjalan kondusif.

Terakhir, Polri dan GNPF MUI sepakat untuk membentuk tim terpadu guna mengatur masalah teknis pelaksanaan aksi tersebut.

Hal yang perlu diatur antara lain arah kiblat dan pengaturan shaf, posisi panggung, tempat wudhu, hingga lokasi toilet dan penyaluran logistik.

"Kami menempatkan satgas GNPF MUI di setiap perempatan Jalan Sudirman-Thamrin untuk menyambut kedatangan umat islam di berbagai daerah dan dituntun ke lokasi shalat Jumat," kata Rizieq.

"Jika ada gerakan pada 2 Desember di luar kesepkatan yang kami buat, maka kami nyatakan bukan bagian aksi bela islam III," lanjut dia.

Kompas TV Aksi 212, Monas Siap Tampung 700.000 Pendemo

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com