Mempromosikan Kerukunan Beragama Masih Jadi Tantangan untuk Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation, Yenni Wahid mengatakan, Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam mempromosikan kerukunan sosial keagamaan.

Itu karena, persebaran ekstremisme dan ideologi sektarian yang intoleran masih menjamur di Indonesia. Hal tersebut memicu tindakan radikalisme yang menginspirasi terorisme.

"Nilai-nilai toleransi dalam Pancasila sebagaimana juga kebinekaan mendapat tantangan berat yang memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas. Lebih jauh lagi justru menginspirasi tindak terorisme," kata Yenny saat sambutan dalam "Seminar Mempromosikan Kerukunan Sosial-Keagamaan di Indonesia" di Doubletree Hotel, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Yenny mengatakan, persoalan tersebut disebabkan Indonesia masih dianggap ideal dalam pengembangan radikalisme yang terhubung pada gerakan terorisme global.

(Baca: Jokowi Minta Guru Ajarkan Muridnya tentang Keberagaman Indonesia)

Alasannya, kata dia, pengawasan gerakan tersebut sangat sulit karena Indonesia yang berbentuk negara kepulauan.

"Indonesia sangat ideal untuk mengembangkan radikalisme. Tantangan indonesia cukup besar karena negara kepulauan," tutur Yenny.

Yenny menuturkan, ketimpangan sosial ekonomi juga menjadi faktor dalam berkembangnya radikalisme di Indonesia.

Menurut Yenny, disparitas sosial ekonomi mengakibatkan adanya perasaan teralienasi di sebagian kalangan masyarakat.

Kondisi itu kemudian membuat doktrinasi paham radikalisme menjadi semakin mudah.

"Masalah ketimpangan sosial ekonomi juga menjadi sebuah faktor yang memberi kontribusi terhadap masyarakat yang radikal," ucapnya.

Untuk itu, lanjut dia, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil dalam mencegah radikalisme.

(Baca: Menteri Agama: Ada Hikmat tentang Keberagaman dalam Secangkir Kopi)

Ini dapat dilakukan melalui dimasukkannya toleransi dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.

Selain itu, upaya ini dapat dilakukan melalui gerakan nasional dan kampanye yang masif.

"Kalau kita ingin memahamkan atau menangkap kesadaran masyarakat harus melalui kampanye yang masif. Kementerian terkait dapat terlibat di dalamnya dan masyarakat sipil," ucap Yenny.

Yenny juga berharap adanya pembaruan kebijakan untuk mendukung perbaikan kondisi dalam hal toleransi, antiradikalisme, dan antiterorisme.

Menurut Yenny, instrumen hukum yang ada saat ini masih kurang mampu menangkal paham radikalisme dan mengatasi tindak terorisme.

"Harus ada instrumen hukum oleh aparat penegak hukum untuk menangani masalah terorisme ini dengan baik. Ini PR besar bagi kita untuk membuat langkah penanganan yang komprehensif," ucap Yenny.