KPU Sebut 1,5 Juta Warga Belum Rekam Data Kependudukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, hingga kini, sebanyak 1.550.109 orang di 101 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2017 belum merekam data kependudukan.

Perekaman data penduduk merupakan syarat untuk menjadi pemilih pada 15 Februari 2017 mendatang.

"Awal penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) itu ada 3,9 juta orang. Setelah sinkronisasi dengan Dukcapil ada pengurangan data menjadi 1,5 orang," kata Ferry, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (25/11/2016).

Ferry menyebutkan, dari 1,5 juta penduduk yang belum merekam, Kabupaten Bekasi memiliki jumlah terbanyak yaitu sebesar 291.760 orang. Kemudian diikuti Kabupaten Pati sebanyak 147.858 orang.

Daerah lain yang belum merekam data kependudukan diantaranya Kabupaten Brebes sebanyak 84.133 orang, Kabupaten Buleleng sebanyak 84.174 orang, dan Kota Ambon sebanyak 57.762 orang.

Kemudian, Kabupaten Aceh Utara 55.107 orang, Kabupaten Jayapura 52.255 orang, Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 40.575 orang, dan Kota Jakarta Selatan 39.640 orang.

Menurut Ferry, jumlah tersebut cukup signifikan untuk menentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia berharap 1,5 juta orang itu telah merekam data kependudukan sebelum 6 Desember.

"Kami khawatir karena basis pencetakan surat suara itu adalah DPT. Kami berharap seminimal mungkin. 1,5 yang belum merekam itu bisa masuk ke DPT. Sehingga nanti DPT itu yang punya KTP elektronik atau surat keterangan dari Dukcapil," ucap Ferry.

Ferry menuturkan, tidak ada perbaikan jumlah DPT setelah penetapan terjadi. Untuk itu, kata dia, Panitia Pemungutan Suara (PPS) tengah menyurati masyarakat untuk segera melakukan perekaman data di Disdukcapil.

"PPS di 101 daerah ini sedang menyurati masyarakat by name by address langsung kepada masyarakat untuk melakukan proses perekaman data. Kalau tidak terdaftar dalam DPT, dia bisa memilih tetapi menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan di domisili yang bersangkutan," ujar Ferry.