Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Indonesia Minta Myanmar Lindungi HAM Warga Rohingya

Kompas.com - 23/11/2016, 15:58 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan sikapnya terkait kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine kepada pemerintah Myanmar.

Arrmanatha menuturkan bahwa pada Senin (21/11/2016), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Myanmar.

Dalam kesempatan itu Retno menyampaikan keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang terjadi.

"Bu Menlu sudah bicara dengan Menlu Myanmar, menyampaikan pandangan indonesia yang intinya keprihatinan atas kekerasan yang terjadi," ujar Arrmanatha saat ditemui di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).

Menurut Arrmanatha, Menlu Retno juga menyampaikan harapan pemerintah agar Myanmar bisa memulihkan situasi dengan cepat.

Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga Myanmar, tidak terkecuali warga muslim minoritas.

"Indonesia berharap Myanmar bisa memulihkan situasi. Kami juga menekankan perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat, termasuk minoritas islam di Rakhine," kata Arrmanatha.

Sejak serangan maut di perbatasan Myanmar-Banglades bulan lalu, Pemerintah Myanmar mengerahkan militernya ke kawasan yang banyak dihuni etnis Rohingya.

Militer dikerahkan ke wilayah perbatasan dengan Banglades, yang banyak dihuni warga Muslim, menyusul serangan terhadap seorang pos perbatasan pada 9 Oktober lalu.

Menurut catatan PBB, selama satu bulan terakhir sedikitnya 30.000 orang mengungsi akibat kekerasan yang berlanjut.

(Baca: Militer Myanmar Kembali Dituding Serang Etnis Rohingya)

Separuh dari para pengungsi itu meninggalkan kampung halaman mereka hanya dalam dua hari ketika puluhan orang tewas ditembaki helikopter serbu milik militer Myanmar.

Sudah lebih dari 70 orang tewas dan  400 orang lainnya ditahan sejak militer mengendalikan dan menutup kawasan tersebut.

Sejumlah saksi mengaku melihat tentara membunuh dan memperkosa warga Rohingya serta menjarah lalu membakar rumah-rumah mereka.

Kompas TV Menlu Datangi PP Muhammadiyah Bahas Nasib Rohingya

Militer Myanmar Kembali Dituding Serang Etnis Rohingya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com