Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ada Demo Lanjutan 25 November, Kalla Yakin Berjalan Damai

Kompas.com - 11/11/2016, 15:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa melarang umat muslim untuk melakukan aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 November mendatang.

Pemerintah, kata dia, hanya bisa memastikan agar aksi unjuk rasa itu berjalan secara tertib dan damai.

"Saya yakin ini kalaupun berlansung insyaallah damai, dan belajar dari pengalaman sebelumnya," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

(Baca: Wacana Demonstrasi Besar pada 25 November, Ini Saran Ulama ke Jokowi)

Unjuk rasa sebelumnya dilakukan pada 4 November atau tepat seminggu lalu.

Saat itu, massa berkumpul di sekitar Istana Kepresidenan menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Unjuk rasa berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB. Kericuhan baru terjadi satu jam setelah demonstrasi berakhir. 

Saat itu, kepada perwakilan pendemo, Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian berjanji menentukan status kasus Ahok selama dua pekan.

(Baca: Wiranto: Aktor Politik Jangan Menunggangi Demonstrasi 25 November)

Kalla menilai, aksi unjuk rasa yang dipersiapkan pada 25 November mendatang adalah antisipasi apabila kinerja Polri dalam mengusut kasus Ahok tidak sesuai harapan.

"Karena batas waktu untuk Polri menyelesaikan pemeriksaan di kepolisian, tanggal 18 November lah ya, atau dua minggu. Jadi mungkin mengantisipasi ya hasil pemeriksaan itu," ucap Kalla.

Kompas TV PDIP: Ada Partai Pendukung Pemerintah tapi Ikut Demo- Satu Meja

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com