Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Sidang Interpol, RI Kritik Singapura yang Kerap Abaikan "Red Notice"

Kompas.com - 11/11/2016, 10:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

KUTA, KOMPAS.com - Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Naufal M Yahya mengatakan, dalam sidang umum Interpol ditekankan pentingnya red notice untuk mengejar buronan yang kabur ke luar negeri.

Red notice adalah permintaan mencari dan menangkap buronan internasional untuk diekstradisi. Polisi juga mengunggah daftar buronan ke situs interpol.go.id.

Naufal memastikan, negara peserta Interpol akan menindaklanjuti red notice yang dikeluarkan negara tertentu.

Namun, ternyata tak semua negara yang menganggap serius red notice. 

"Ada beberapa negara yang mengabaikan, seperti Singapura," ujar Naufal saat ditemui di Kuta, Bali, Jumat (11/11/2016).

Tak heran, banyak buronan Indonesia yang aman bersembunyi di Singapura hingga saat ini. Terlebih lagi, tak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

Beberapa buronan yang pernah bersembunyi di Singapura dan dipulangkan di antaranya pengemplang pajak Gayus Tambunan, La Nyalla Mattalitti dalam kasus korupsi di Kadin Jawa Timur, Samadikun Hartono untuk kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dan Hartawan Aluwi untuk kasus Bank Century.

Sementara itu, masih banyak buronan kasus BLBI dan kasus lainnya yang masih belum terlacak keberadaannya di Singapura.

Dalam sidang umum Interpol, Indonesia mengingatkan lagi pada Singapura dan negara lainnya yang masih mengabaikan red notice.

Naufal mengatakan, selama ini Indonesia selalu taat dengan red notice yang dikeluarkan negara lain.

"Apabila paspornya di-hide segala macam, apabila kita menangkap di area kita, tentunya akan kita serahkan," kata Naufal.

Oleh karena itu, dalam sidang diusulkan adanya sanksi untuk negara yang mengabaikan red notice. Namun, belum dibahas lebih jauh mengenai sanksi ini.

"Kemarin baru diajukan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor, Jadi Saksi Karen Agustiawan

Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor, Jadi Saksi Karen Agustiawan

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Nasional
Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Nasional
Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Nasional
Prabowo Bantah Pemerintahannya Bakal Terapkan Proteksionisme

Prabowo Bantah Pemerintahannya Bakal Terapkan Proteksionisme

Nasional
Klaim Tak Pernah Rekomendasikan Proyek di Kementan, SYL: Semua Harus Sesuai SOP

Klaim Tak Pernah Rekomendasikan Proyek di Kementan, SYL: Semua Harus Sesuai SOP

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 8 Persen di 3 Tahun Pemerintahannya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 8 Persen di 3 Tahun Pemerintahannya

Nasional
Jelang Juni, Pemerintah Belum Putuskan Perpanjang Bansos Beras atau Tidak

Jelang Juni, Pemerintah Belum Putuskan Perpanjang Bansos Beras atau Tidak

Nasional
SYL Mengaku Tak Tahu Ada Patungan di Kementan untuk Kepentingannya

SYL Mengaku Tak Tahu Ada Patungan di Kementan untuk Kepentingannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com