Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Roy Suryo: Presiden Bisa Naik Helikopter, Tak Perlu Alasan Jalan Tertutup

Kompas.com - 06/11/2016, 18:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menilai Presiden Joko Widodo bisa menggunakan helikopter untuk kembali ke Istana dan menemui perwakilan pedemo pada Jumat (4/11/2016) lalu.

Presiden sebelumnya tidak menemui pendemo karena pada Jumat siangnya berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta untuk meninjau proyek infrastruktur.

Presiden baru kembali ke Istana pada malam harinya setelah kerusuhan berhasil diredam dan pedemo meninggalkan lokasi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden tidak bisa langsung kembali ke Istana karena situasi di jalan yang tidak memungkinkan.

(Baca: Alasan Jokowi Tidak Menerima Pengunjuk Rasa di Istana)

"Presiden bisa diterbangkan naik Helikopter Kepresidenan Super Puma langsung menuju Helipad di dalam Lingkungan Istana dan tidak perlu memberikan alasan macet atau jalan tertutup dimana-mana," kata Roy Suryo saat dihubungi kompas.com, Minggu (6/11/2016).

"Come on, di era Bung Karno saja Presiden bisa dengan cepat diterbangkan dari dan ke Istana, kenapa sekarang di era Jokowi malah tidak dimanfaatkan Helikopter tersebut," tambah dia.

Roy meyakini, jika Jokowi menerima perwakilan pedemo, kondisi bisa diredam dan kerusuhan pun tidak perlu terjadi.

Sebab, salah satu tuntutan pedemo adalah ingin bertemu dengan Presiden. Mereka, kata Roy, ingin menyampaikan langsung aspirasinya mengenai proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menistakan agama.

"Dimungkinkan demo selanjutnya tidak akan berlanjut panas seperti kemarin, karena Tokoh-tokohnya sudah bertemu Presiden," ucap Roy.

Roy pun mempertanyakan sikap Presiden yang baru muncul ke publik pada dini hari dan menyatakan kerusuhan ditunggangi aktor-aktor politik.

(Baca: Jokowi: Kerusuhan Usai Demo 4 November Ditunggangi Aktor Politik)

"Sebaiknya Presiden tidak mudah memberikan tuduhan terbuka semacam itu, apalagi kalau tidak segera ditindaklanjuti dengan bukti-bukti berdasarkan fakta," ucapnya.

Akibat Presiden tak bisa menemui perwakilan pendemo, negosiasi sempat alot. Perwakilan pendemo tidak bersedia bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Akhirnya, setelah negosiasi lebih jauh, perwakilan pendemo bersedia menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Usai pertemuan dengan tiga orang perwakilan pendemo selama 30 menit, Kalla menyatakan bahwa Kapolri telah berjanji menyelesaikan kasus Ahok dalam waktu dua pekan.

Kompas TV Kapolri: Presiden Minta Gelar Perkara "Live" & Terbuka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com