Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tunda Kunker ke Australia karena Sibuk Konsolidasi Politik

Kompas.com - 06/11/2016, 15:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya menunda kunjungan kerja ke Australia.

Presiden mengatakan, ia tengah melakukan konsolidasi politik dan kenegaraan di tengah kondisi saat ini. Hal tersebut disampaikan Jokowi melalui video conference kepada WNI yang ada di Sydney, Australia.

Video conference digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/11/2016).

"Kemarin dari pagi sampai tengah malam kita terus mengundang tokoh-tokoh politik, tokoh-toloh agama, yang kita undang untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk, mendinginkan suasana," kata Jokowi.

"Hal-hal seperti itulah yang terus kita lakukan dalam minggu-minggu ini," tambah Kepala Negara.

(Baca: Jokowi Minta WNI di Australia Tak Khawatir Kondisi Dalam Negeri)

Semula, Jokowi dijadwalkan bertolak menuju Australia pada Sabtu (5/11/2016) malam dan berada disana hingga Selasa (8/11/2016).

Jokowi telah menghubungi Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull untuk menyampaikan kabar penundaan kunjungan tersebut.

Presiden juga menugaskan Menteri Luar Negeri untuk membahas ulang jadwal kunjungan.

"Berkaitan dengan situasi dan kondisi keamanan di tanah air, saya sampaikan bahwa kondisinya aman, stabilitas politik juga tidak ada masalah sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan tetapi masih memerlukan konsolidasi-konsolidasi politik, konsolidasi kenegaraan," ujar Jokowi.

Jokowi pun sempat menyinggung mengenai unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) lalu. Massa berkumpul di Istana Negara menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2 Basuki Tjahaja Purnama.

(Baca: Jokowi Gelar "Video Conference" dengan Warga RI di Australia, Sore Ini)

Aksi unjuk rasa pada berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB. Namun pada malam harinya, bentrok terjadi antara kepolisian dan sebagian pendemo yang belum membubarkan diri.

Di wilayah penjaringan juga muncul warga yang membuat kerusuhan. "Kalau sudah masuk pada pelanggaran hukum, rusuh, saya pastikan aparat keamanan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum dengan tegas," ucap Jokowi.

Kompas TV Pengunjuk Rasa 4 November Meninggal Dimakamkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com