Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Belum Puas dengan Pertumbuhan Investasi Selama Dua Tahun Terakhir

Kompas.com - 26/10/2016, 17:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku belum puas dengan realisasi pembangunan nasional yang berasal dari investasi selama dua tahun terakhir.

Ia meminta kementerian terkait melakukan evaluasi dan perbaikan pada berbagai sektor yang belum maksimal.

"Saya melihat loncatan (pembangunan) dalam dua tahun ini dapat dikatakan belum. Padahal (investor) yang antre banyak. Sehingga kita harapkan ini menjadi evaluasi kita semuanya," kata Jokowi, saat rapat terbatas mengenai pembiayaan investasi non APBN, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Jokowi mengatakan, pihak swasta memerlukan gambaran dari proyek investasi yang akan ditawarkan oleh pemerintah.

Menurut dia, gambaran tersebut belum sepenuhnya bisa disuguhkan dengan baik sehingga sulit dibaca oleh investor.

"Gambaran-gambaran seperti itu yang sampai sekarang saya lihat, swasta belum bisa membaca. Artinya hanya disuguhkan lokasi-lokasi. Hanya disuguhkan rencana yang tidak disertai dengan kalkulasi-kalkulasi awal," tambah Jokowi.

Jokowi juga menilai, pemerintah belum maksimal memfasilitasi hal-hal mendasar yang dapat meyakinkan investor seperti pembebasan lahan, ketersediaan listrik, dan ketersediaan energi.

Demikian pula terkait masalah pengurusan perizinan.

"Investasi non pemerintah terutama di sektor infrastruktur tidak muncul begitu saja. Harus kita dorong, harus kita siapkan, harus kita fasilitasi, harus dilakukan upaya khusus," papar Presiden.

Jokowi kembali menekankan bahwa pemerintah sangat tergantung pada swasta untuk melakukan pembangunan infrastruktur sekaligus menggerakkan ekonomi.

Sebab, pembiayaan infrastruktur yang ditargetkan pemerintah mencapai Rp 4.900 triliun. Sementara, APBN dalam 5 tahun hanyaRp 1.500 T.

"Kalau hanya tergantung APBN, jangan terlalu berharap," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com