Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR Nilai Kinerja Legislasi Meningkat Drastis pada 2016, Ini Alasannya

Kompas.com - 26/10/2016, 09:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, kinerja legislasi pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 meningkat drastis bila dibandingkan dengan Prolegnas 2015.

Sebab, pada Prolegnas 2015 rancangan Undang-undang (RUU) yang berhasil diselesaikan hanya satu RUU nonkumulatif.

Adapun RUU nonkumulatif yakni di luar RUU yang hanya membutuhkan pengesahan. Dengan kata lain, RUU nonkumulatif merupakan RUU yang membutuhkan penyusunan dari mulai draf hingga menjadi undang-undang.

Pada Prolegnas 2016, DPR menyelesaikan tujuh RUU nonkumulatif.

Ketujuh RUU itu adalah RUU Tabungan Perumahan Rakyat, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, RUU Penyandang Disabilitas, RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, RUU Pilkada, RUU Tax Amnesty, dan RUU Paten.

"Jadi jelas di masa Prolegnas 2016 produktivitas legislasi DPR meningkat drastis," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Namun, ia mengakui bahwa kinerja untuk Prolegnas 2017 harus terus ditingkatkan.

Meski demikian, Agus menyatakan tak semua undang-undang (UU) bisa dibahas secara cepat. Ada UU yang membutuhkan pembahasan secara mendalam.

Agus mengaku tetap mengupayakan agar satu RUU bisa selesai dibahas dalam tiga kali masa sidang. Idealnya, satu RUU bisa selesai dalam tiga masa sidang.

"Makanya kita tetap ada evaluasi kok. Setelah satu RUU dibahas selama tiga masa sidang, tapi belum selesai nanti kami panggil supaya tetap ada perencanaan yang jelas dan ke depannya bisa lebih optimal lagi," tutur politisi Partai Demokrat itu.

Kompas TV DPR "Rajin" Pantau Kasus Dimas Kanjeng
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com