Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agraria Akan Bentuk Tim "Sapu Bersih Mafia Tanah"

Kompas.com - 21/10/2016, 10:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Uang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan segera membentuk tim sapu bersih mafia tanah.

Hal ini disampaikan Sofyan dalam press briefing "2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK", di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Acara ini digelar oleh Kantor Staf Kepresidenan dengan mengundang para menteri untuk menyampaikan hasil kerja mereka selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Awalnya, Sofyan menjelaskan bahwa saat ini banyak yang memiliki tanah tak bersertifikat.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus mempercepat pemberian sertifikat tanah kepada warga.

(Baca: Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi, Bukan Hanya Pemerasan)

Namun, ia mengakui, pemerintah juga terganggu dengan aksi mafia tanah yang kerap menggunakan berbagai cara untuk menguasai lahan yang bukan haknya.

"Makanya akan segera dibentuk saber mafia tanah," kata Sofyan.

Sebelumnya, pemerintah sudah membentuk tim sapu bersih pungutan liar.

Sofyan mengatakan, pelaku mafia tanah ini tidak kalah mengganggu dibandingkan praktik pungli.

Oleh karena itu, diperlukan tim khusus untuk memberantasnya.

"Mafia tanah itu sudah luar biasa mengganggu kepastian hukum. Banyak investor tidak tenang dengan tanahnya, yang pada akhirnya ini akan mengganggu ekonomi," ujar dia.

Sofyan menyebutkan, banyak modus operandi yang dilakukan oleh mafia tanah.

Salah satunya, dengan membuat dokumen palsu.

Bahkan, kata dia, ada modus menyelipkan dokumen palsu ke air teh sehingga warnanya terlihat usang dan terlihat sebagai dokumen lama.

"Emang orang kalau bikin yang palsu-palsu itu pintar. Tapi setelah ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan investasi, sehingga pemilik tanah bisa merasa aman," ujar dia.

Kompas TV Potret Hasil Kepemimpinan 2 Tahun Jokowi-JK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com