JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendukung sepenuhnya langkah Presiden Joko Widodo yang tengah gencar memerangi pungutan liar atau pungli.
Hal itu disampaikan Soekarwo saat menghadiri rapat koordinasi terkait pemberantasan pungli yang dipimpin Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10/2016). Rapat tersebut dihadiri gubernur seluruh Indonesia.
(Baca: Jokowi Bicara Pemberantasan Pungli, Para Gubernur Mengangguk-angguk)
Soekarwo mengaku sudah mempunyai strategi untuk melakukan pemberantasan pungli di daerahnya.
Salah satu yang ditekankan adalah penggunaan teknologi informasi di setiap sektor pelayanan publik.
"(Pungli terjadi) karena orangnya belum diganti teknologi. Kalau orang ketemu orang, jadi lah," kata Soekarwo.
Ia mencontohkan, salah satu layanan Pemprov Jatim yang sudah menerapkan teknologi informasi adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).
Dengan teknologi, pembayaran pajak bisa dilakukan melalui banyak tempat seperti bank, kantor pos, bahkan mesin ATM.
Dengan cara ini, tidak akan timbul antrean yang berpotensi menghadirkan pungli. Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengatakan, pungli saat ini sulit diberantas karena selama bertahun-tahun dibiarkan sehingga dianggap lazim di masyarakat.
Untuk itu, pemerintah harus melakukan terobosan dengan memanfaatkan teknologi. "Mengubah mental sulit, ya mengubah teknologinya saja," kata dia.
Dalam sambutannya di rapat koordinasi, Jokowi mengajak para gubernur untuk turut berkontribusi memberantas pungli di sektor pelayanan publik.
Jokowi mengaku menerima puluhan ribu laporan dari masyarakat terkait praktik pungutan liar di sejumlah sektor pelayanan publik.
(Baca: Presiden Instruksikan Pemberantasan Pungli Juga Dilakukan di Polri dan Kejaksaan)
Berdasarkan informasi itu, nilai pungli tidak besar. Hanya berkisar Rp 10.000, Rp 50.000, Rp 100.000 hingga Rp 1.000.000.
"Bukan masalah urusan Rp 10.000, ya. Tapi pungli ini sudah membuat masyarakat kita susah dalam mengurus sesuatu," ujar Jokowi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
