Polisi Temukan 41 Titik Distribusi Ilegal Cadangan Beras Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri terus mengembangkan dugaan penyelewengan distribusi cadangan beras pemerintah dan pengoplosan beras.

Setelah sebelumnya membongkar dua gudang distribusi beras, yakni di Pasar Induk Cipinang dan Kelapa Gading, masih ada puluhan titik lainnya yang diduga sebagai tempat penyaluran beras tersebut.

"Dari pendalaman kami menemukan informasi ada 41 titik lainnya. Ini sedang kami dalami," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Namun, Agung enggan menyebut di mana saja cadangan beras pemerintah didistribusikan secara ilegal.

Penyidik telah memeriksa beberapa titik distribusi yang berada di lingkup Jabodetabek tersebut.

"Semuanya di Jabodetabek karena ini untuk regional DKI Jakarta-Banten," kata Agung.

Dalam kasus ini, Bareskrim telah menjerat Kepala Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten Agus Dwi Indirato dan empat pihak swasta sebagai tersangka.

Namun, Agung tak menutup kemungkinan distribusi ilegal cadangan beras pemerintah sampai ke luar Jabodetabek.

"Food station-nya ada di DKI. Ini hal yang bisa nanti jadi bahan untuk melihat di tempat yang lain," kata Agung.

Beras cadangan pemerintah merupakan beras impor yang dikelola oleh Bulog dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Beras tersebut diperuntukan pada kegiatan operasi pasar guna menstabilkan harga beras nasional sekaligus menjaga stok beras dalam negeri.

Sedianya cadangan beras pemerintah didistribusikan ke tempat-tempat yang terdaftar dan legal. Namun, para pelaku menyalurkannya ke distributor tidak resmi yang tidak terdaftar di pemerintah.

Mereka memalsukan dokumen distribusi supaya PT DSU, yang tak terdaftar di pemerintah, bisa mendapat penyaluran beras itu.

Pengungkapan kasus penyelewengan beras subsidi itu berawal dari kecurigaan mengenai data Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten yang menyatakan ada pengiriman 400 ton beras dari Bulog ke PT DSU.

Padahal, perusahaan itu bukan distributor yang ditunjuk untuk menerima beras impor tersebut.