Komisi II Sepakat Cegah Penundaan Pemilihan dalam Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan pihaknya sepakat untuk mencegah penundaan pemilihan suara akibat keluarnya putusan hukum di tengah jalan sebelum memasuki masa pemilihan.

Penundaan pilkada terjadi di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, tahun lalu.

Penundaan akibat adanya gugatan yang diajukan pasangan bakal calon Surfenov Sirait-Parlindungan Sinaga atas keberatan pencoretan kepesertaannya oleh KPU Pematangsiantar.

"Belajar dari Pematangsiatar yang hingga kini pilkadanya belum berjalan, kan enggak bagus seperti itu karena situasi politiknya terus terkatung-katung. Komisi II sudah satu suara untuk mencegah munculnya penundaan agar semua pilkada berlangsung serentak," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Lukman mengatakan untuk mencegah munculnya penundaan akibat adanya gugatan sebelum memasuki masa pemungutan suara bisa mengacu pada salah satu pasal di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Tepatnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa berpedoman pada pasal 154 ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut: "Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara."

Namun dalam rapat penyusunan peraturan Bawaslu (PerBawaslu) Jumat (7/10/2016) kemarin, Komisi II dan Bawaslu belum menemui titik kesepakatan dalam hal pencegahan penundaan pemungutan suara.

"Saya rasa yang belum sepakat soal pencegahan penundaan bukan di Komisi II tetapi di Bawaslunya, mudah-mudahan rapat berikutnya sudah mebcapai titik kesepakatan," tutur Lukman.

Dalam rapat sebelumnya Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan penggunaan pasal 154 ayat 12 harus masih harus dipertimbagkan lagi.

"Perlu dipikirkan juga bila putusan Bawaslu menyatakan tidak bersalah lantas pihak penggugat membawanya hingga ke MA dan putusan MA menyatakan bersalah, ini penyikapannya harus seperti apa," kata Muhammad.

"Terlebih kalau tergugat dinyatakan melakukan politik uang oleh MA, apa iya tetap diabaikan putusan MA itu, ini masih harus dibahas lagi."