Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Nusron Wahid Jangan Terlalu Banyak Urus Politik

Kompas.com - 05/10/2016, 12:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Nusron melaporkan dua hal terkait pekerjaannya, yakni mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR serta maraknya TKI nonprosedural di kawasan timur tengah.

Namun, Nusron juga sempat ditanya terkait posisinya di tim pemenangan pasangan petahana di Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Nusron sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan, namun digantikan oleh Sekretaris DPD PDI-P DKI Prasetio Edi Marsudi.

Kini, Nusron tak masuk dalam struktur tim pemenangan. (baca: Nusron Wahid dan "Teman Ahok" Tak Masuk Tim Pemenangan Ahok-Djarot)

"Saya malah justru ditanya, 'kamu jadi cuti atau mundur apa tidak?' Saya jawab, 'Enggak jadi, Pak. Sebab ketua timnya sekarang teman pengurus partai di DKI saja," kata Nusron.

Nusron mengaku sengaja meminta agar namanya tak dimasukkan dalam tim pemenangan. Jokowi meminta agar Nusron fokus pada tugasnya di BNP2TKI.

"Kata Presiden, 'ya sudah konsentrasi nangani pekerjaan saja. Ojo kakean politik (jangan terlalu banyak urus politik). Fokus urusin TKI timur tengah. Biar cepat ada solusi," ucap Nusron.

(baca: Tak Masuk dalam Tim, Nusron Merasa Tetap Bertanggung Jawab Memenangkan Ahok-Djarot)

Nusron mengaku sudah diperintahkan Presiden untuk terbang langsung ke timur tengah menangani maraknya TKI nonprosedural di sana.

Menurut dia, maraknya TKI nonprosedural ini terjadi pascamoratorium pengiriman TKI ke wilayah timur tengah.

Ia mengaku tengah mencari format yang ideal mengenai model penempatan TKI secara resmi yang lebih manusiawi dan beradab.

(baca: Djarot Pastikan Nusron dan "Teman Ahok" Tetap Terlibat)

"Intinya saya minta izin untuk mencari alternatif model penempatan di mana kontraknya tidak menggunakan model individu. Tapi kontrak lewat perusahaan, dan kualitasnya ditingkatkan, gajinya juga harus lebih baik," tambah dia.

Kompas TV Ruhut Sitompul Jadi Jubir Tim Sukses Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com