Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra: Tidak Ada Komunikasi antara Mensesneg dengan Pak Prabowo

Kompas.com - 29/09/2016, 06:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bantahan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menegaskan tak pernah menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait Pilkada DKI Jakarta.

Pratikno menyangkal pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuon.

“Tidak ada itu. Saya kan di sana. Saya tidak lihat ada dia (Pratikno),” ujar Muzani, seusai menghadiri peringatan HUT ke-50 KAHMI, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Berdasarkan klaim Arief, pertemuan itu berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016) lalu.

Arief juga menyebutkan, pertemuan itu menjadi indikasi jika Istana memberikan dukungan kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno, pasangan kepala daerah yang diusung Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera di Pilkada DKI.

(Baca: Istana Pastikan Presiden Jokowi Netral dalam Pilkada DKI)

Selain itu, Muzani juga membantah kabar adanya intervensi Istana terkait keputusan mengusung Anies-Sandiaga.

Menurut dia, keputusan itu diambil atas dasar kesepakatan bersama dengan PKS.

"Tidak ada komunikasi antara Mensesneg dengan Pak Prabowo," ujarnya.

Muzani juga memastikan, pemilihan Anies murni karena kemampuan serta kompetensi yang dimilikinya.

Kompas TV "Welfie" Cagub Simbol Pilkada yang Bersahabat

 

Jabatannya sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, diakui Muzani, menjadi magnet tersendiri bagi Gerindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com