Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPB Usul Lokasi Bekas Banjir Garut Diubah Jadi Ruang Terbuka Publik

Kompas.com - 27/09/2016, 13:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengusulkan, agar warga yang tinggal di wilayah Garut yang terdampak banjir bandang dan longsor, direlokasi. Selanjutnya, wilayah itu dialihfunsikan sebagai ruang terbuka publik seperti taman.

“Jangan digunakan untuk pemukiman karena daerah yang diterjang banjir bandang (merupakan) daerah bahaya tinggi dari banjir,” kata Willem usai berdiskusi dengan Bupati Garut, Senin (26/9/2016) malam.

Ia mengatakan, ketika masa kolonialisme Belanda, Garut juga pernah dilanda banjir besar. Kawasan tersebut, kata dia, memang merupakan daerah bantaran sungai yang rawan banjir.

(Baca: Korban Tewas Banjir Garut Jadi 34 Orang)

“Untuk itu, peruntukkannya non pemukiman, agar saat banjir tidak menimbulkan korban jiwa,” kata dia.

Kendati demikian, ia mengaku, relokasi warga bukan lah hal yang mudah untuk dihadapi pemerintah. Jumlah rumah warga yang terdampak 2.511 unit, dengan rincian 858 rusak berat, 207 rusak sedang dan 1.446 rusak ringan.

Adapun berdasarkan data Pos Komando, jumlah korban meninggal dunia 24 jiwa, hilag 19 jiwa dan pengungsi 1.326 jiwa.

(Baca: Tim SAR Perluas Area Pencarian Korban Banjir Garut Hingga ke Sumedang)

“Jumlah pengungsi fluktuatif karena pengungsi ada yang pulang ke rumah namun juga kembali ke pengungsian. Pendataan masih dilakukan petugas,” kata dia.

Ia menambahkan, guna mengatasi persoalan pengungsi, untuk sementara waktu mereka dapat ditampung di sejumlah kantor pemerintahan yang tidak digunakan pemda. Jangan sampai, mereka hanya ditampung di tenda-tenda dalam jangka waktu lama.

Kompas TV Pencarian Korban Banjir Bandang di Garut Diperluas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com