Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Menentang Ahok, Repdem Tunduk Keputusan Partai

Kompas.com - 22/09/2016, 23:02 WIB

JAKARTA, Kompas.com -  Selaku organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) patuh pada putusan ideologis partai, terkait penetapan 101 jago PDI Perjuangan dalam pilkada serentak yang akan digelar awal 2017.

Ketua DPN Repdem Bidang Organisasi, Wanto Sugito juga menyatakan setuju atas seluruh keputusan DPP PDI Perjuangan dalam menetapkan calonnya di setiap pilkada termasuk DKI Jakarta.

"Dinamika sebelum keputusan hal yang wajar dalam berdemokrasi. Senior kami di DPP juga mengatakan hal yang sama. Ketika diputuskan, maka kewajiban kader untuk taat azas menjalankan demokrasi terpimpin atas perintah ideologis partai," ujar Wanto saat dimintai keterangan oleh wartawan perihak putusan DPP PDI Perjuangan terkait pilkada.

Tentunya, kata Wanto, Repdem menyarankan kepada siapa pun jago PDI Perjuangan di Pilkada serentak nanti termasuk DKI Jakarta Ahok-Jarot, jika terpilih harus mampu membumikan ideologi Pancasila 1 Juni, demi terwujudnya Trisakti Bung Karno dalam kepemimpinan politik.

"Jangan lupakan keringat rakyat, berikan mereka harapan dan pembuktian dari gagasan pro rakyat. Jangan lawan rakyat dengan buldoser atau senjata, ajak duduk bareng seluruh rakyat kaum marhaen jika dianggap melakukan kesalahan menempatkan tanah negara. Miliki tata krama yang baik, jaga lisan," kata Wanto sekaligus berjanji akan tancap gas bersama kader Repdem seluruh Indonesia mengawal dan memenangkan jago PDI Perjuangan di pilkada serentak nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com