Antisipasi Maraknya Longsor, BNPB Pasang 72 Sistem Peringatan Dini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho menyebut, longsor merupakan bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa di Indonesia.

Dari 349 kejadian longsor selama 2016, sebanyak 130 orang tewas, 63 orang luka, dan 18.728 jiwa mengungsi.

Karena itulah perlu adanya deteksi dini untuk mengantisipasi adanya longsor yang mengakibatkan bertambahnya korban jiwa lagi.

BNPB bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) membangun 72 unit sistem peringatan dini longsor selama 3 tahun terakhir.

"Pada 2014, atas perintah Presiden Joko Widodo, pasca-longsor di Banjarnegara, BNPB dan UGM memasang 20 unit sistem peringatan dini longsor. Kemudian dilanjutkan 35 unit pada tahun 2015 dan 17 unit pada tahun 2016," ujar Sutopo dalam siaran persnya, Senin (19/9/2016).

Sutopo mengatakan, sejak awal tahun hujan berintensitas tinggi sering terjadi di Indonesia. Hal tersebut lantaran La Nina terjadi bersamaan dengan fenomena Dipole Mode negatif.

Curah hujan yang tinggi kerap terjadi khususnya di Sumatera dan Jawa bagian Barat. Tingginya intensitas hujan tersebut memunculkan potensi terjadinya bencana, salah satunya longsor.

Tak hanya tahun ini, pada tahun-tahun berikutnya pun longsor masih menjadi ancaman terbesar.

Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan, longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat intensitas hujan tinggi.

"Di satu sisi ancaman longsor makin meningkat seiring dengan meningkatnya curah hujan, baik intensitas maupun durasi hujan," ujar Sutopo.

Oleh karena itu, pemasangan sistem deteksi dini dianggap menjadi langkah yang tepat.

Sebagian besar sistem tersebut dipasang di Jawa yang memiliki risiko tinggi longsor seperti di Kabupaten Banjarnegara, Magelang, Kulon Progo, Banyumas, Cianjur, Bandung Barat, Trenggalek, Sukabumi, Bogor, Sumedang, Wonosobo, Garut dan sebagainya.

Alat itu juga dipasang di daerah lain di luar Jawa seperti di Kabupaten Nabire, Aceh Besar, Buru, Lombok, Bantaeng, Sikka, Kerinci, Agam, Kota Manado dan lainnya.

Sutopo mengatakan, sistem peringatan dini longsor tersebut meliputi tujuh sub sistem yang dibangun, yaitu sosialisasi, penilaian risiko, pembentukan kelompok siaga bencana tingkat desa, pembuatan denah dan jalur evakuasi, penyusunan SOP, pemantauan dan gladi evakuasi, dan membangun komitemen pemda dan masyarakat.

"Jadi masyarakat setempat dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan sistem peringatan dini longsor," kata Sutopo.

Sutopo menganggap, masalah utama dalam pembangunan sistem ini adalah kultural. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana masyarakat memahami ancaman di sekitarnya dan mampu beradaptasi serta mengantisipasi ancaman yang ada.

Sehingga, informasi dari sistem peringatan dini dipercaya dan menjadi bagian dari perilaku kehidupan sehari-hari.

Jumlah 72 unit tersebut dianggap masih jauh dari cukup. Menurut Sutopo, dibutuhkan ratusan ribu unit sistem peringatan dini longsor untuk menjaga seluruh daerah yang rawan longsor. Tentunya butuh biaya yang sangat besar untuk membangun semua itu.

"Jika hanya mengandalkan semuanya dari pemerintah maka terbatas jumlah dan sebaran yang dapat dibangun mengingat luasnya daerah rawan longsor di Indonesia," kata Sutopo.