JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, partai politik memiliki kontribusi besar dalam menghadirkan dinasti politik di Indonesia.
Meski calon pemimpin dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkada, tetapi berbagai calon kepala daerah yang merupakan bagian dari politik dinasti tetap diusung melalui mekanisme partai politik.
"Memang dipilih oleh rakyat, tapi yang menentukan calonnya itu kan partai," ujar Siti dalam Diskusi Berseri Madrasah Antikorupsi Seri 11 di Jakarta, Senin (19/9/2016).
Siti mengatakan, partai politik saat ini belum memiliki standar yang jelas dalam pengkaderan untuk kontestasi pilkada.
Partai politik hanya memilih calon kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi untuk bisa memenangkan pilkada, karena memiliki kedekatan dengan petahana.
"Partai belum punya standar kriteria kaderisasi baku, seperti di birokrasi atau perusahaan," ujarnya.
Faktor inilah yang memungkinkan suburnya dinasti politik di berbagai daerah. Alhasil, kata Siti, praktik-praktik patrimonialisme dalam bentuk politik dinasti itu terus berulang terjadi dalam pemerintahan.
Ini menyebabkan konsep demokrasi yang seharusnya diterapkan dengan mengusung pemimpin pilihan masyarakat tidak berjalan.
"Jadi tidak ada demokrasi di dalamnya. Demokrasinya bertopeng bersama parpolnya," ujar Siti.
Atas dasar itu, Siti meminta partai politik melakukan reformasi internal dalam proses kaderisasi.
Menurut Siti, proses seleksi dan pengawasan partai untuk calon kepala daerah perlu dilakukan dengan jelas dan transparan kepada publik. Ini dilakukan agar kader partai politik yang maju dalam pilkada berkualitas.
"Seleksi calon pemimpin dan pengawasan sebagai suatu mekanisme untuk menjaga kualitas kader harus senantiasa dilakukan parpol" ucap Siti.