Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Kejahatan Narkoba Tetap Tinggi, Hukuman Mati Dinilai Tak Berikan Efek Jera

Kompas.com - 09/09/2016, 14:59 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat senior Todung Mulya Lubis menilai bahwa hukuman mati harus dihapuskan. Sebab, hukuman tersebut tidak memberikan efek jera, khususnya pada para pelaku tindak pidana narkotika.

Todung mengaku, sudah bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Dari pertemuan itu, lanjut dia, diketahui bahwa ada sekitar 60.000 terpidana narkoba, baik yang dihukum mati atau tidak.

Sementara, menurut dia, berdasarkan data Badan Nasional Narkotika menyebutkan bahwa tidak ada pengurangan angka kriminalitas terkait narkotika meskipun hukuman mati diterapkan.

"Data BNN tidak ada pengurangan meskipun ada eksekusi," ujar Todung dalam diskusi bertajuk "Utopia Keadilan dalam Penerapan Hukuman Mati" di Plaza Indonesia, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Ia mengatakan, di negara-negara lain hukuman mati sudah tidak diterapkan. Alasan "memberi efek jera" tidak pernah dipakai untuk menjustifikasi seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan.

"Praktis di Eropa tidak ada, hanya di Belarusia. Bahkan Rusia, Uni Soviet, yang merupakan negara komunis juga tidak ada," kata dia.

Menurut Todung, dalam kasus peredaran narkotika itu melibatkan banyak pihak, seperti yang dikatakan terpidana mati Freddy Budiman.

Sehingga, penerapan hukuman mati tidak memberikan efek jera karena pada kenyataannya peredaran narkotika tetap merajalela.

"Nah ketika dengar kesaksian Freedy Budiman, bisnis narkoba ini adalah bisnis bancakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk aparat. Apa ada efek jera?," kata Todung.

Menurut Todung, akar permasalahan dari maraknya kriminalitas, khususnya narkoba, terkait dengan kesejahteraan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pelaku kejahatan tersebut rata-rata berlatar belakang pendidikan rendah.

"Jangan lupa, terpidana mati pelaku kejahatan hampir semua datang dari masyarakat miskin latar belakang pendidikan rendah. Kejahatan narkoba mereka datang dari lapisan miskin. Akar nasalah kita apa? Keadilan ekonomi dan politik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com