JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akan melobi Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait kuota haji untuk Filipina. Kedua kepala negara itu akan bertemu pada Jumat (9/9/2016) sore ini.
Presiden Jokowi ingin agar kuota haji yang selama ini tidak terpakai di Filipina bisa secara resmi digunakan oleh Indonesia yang kekurangan kuota haji.
"Kalau diizinkan secara resmi, kuota-kuota dari negara sahabat, atau tetangga yang tidak digunakan itu bisa digunakan oleh Indonesia," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).
Pramono menambahkan, 700 warga negara Indonesia yang sudah telanjur naik haji secara ilegal dengan menggunakan paspor Filipina melalui Manila juga akan dibicarakan.
Pemerintah akan meminta agar 700 WNI itu dianggap sebagai korban dan tidak perlu diproses secara hukum oleh Pemerintah Filipina.
"Tentunya harus ada penanganan terhadap hal itu," kata Pramono.
Sebelumnya, lanjut Pramono, Jokowi juga sudah berbicara dengan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz agar menambah kuota Indonesia, sebesar 10.000 anggota jemaah per tahun.
"Kalau kita menunggu haji itu bisa sampai 20 tahun. Antreannya terlalu panjang," kata dia.
Selain membicarakan permasalahan haji, tambah Pramono, Jokowi juga akan membicarakan masalah penyanderaan WNI di Filipina.
Hingga kini, sembilan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf belum berhasil dibebaskan.