Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Telusuri Apa Ada Rekayasa Manusia dalam Penyebaran Virus Zika

Kompas.com - 06/09/2016, 13:50 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari meminta kepada pemerintah untuk menelusuri penyebaran virus zika di Indonesia.

Menurut Siti, dengan melakukan penelusuran, dapat diketahui kronologis penyebaran virus yang asal-usulnya masih misterius tersebut.

"Apakah penyebaran virus zika di Indonesia terjadi secara alami atau rekayasa manusia, hanya bisa diselidiki secara epidemologi yang mendalam atau surveilance," kata Siti dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9/2016).

"Perjalanan penyakit ada kronologisnya yang logis sehingga jelas penyebarannya," ujarnya.

(Baca juga: Semua Rumah Sakit Indonesia Bisa Menangani Zika)

Siti menilai virus flu babi (swine flu) beberapa tahun lalu dapat menjadi pelajaran berharga bagai negara ekonomi berkembang, termasuk Indonesia.

Flu Babi yang terjadi di Mexico menimbulkan kerugian ekonomi nasional, maka sewajarnya pemerintah menganggap serius penyebaran virus zika ke Indonesia.

Menteri kesehatan yang pernah bergelut mengatasi flu burung pada tahun 2008 itu menuturkan, penyebaran virus zika di Indonesia sebagai hal yang wajar mengingat adanya kecocokan iklim.

Selain itu, nyamuk Aedes aegypti, sangat familiar hidup di Indonesia yang dikenal membawa virus demam berdarah atau virus chikungunya.

Siti juga meminta kepada pemerintah untuk memberi perhatian dan perlindungan khusus pada ibu hamil agar tidak terkena zika. Meski tidak mematikan, virus zika dapat berbahaya pada ibu hamil.

Bila terjangkit pada ibu hamil maka anak yang dikandung akan lahir dengan kondisi cacat microcephaly berupa ukuran tempurung kepala dan otak yang jauh lebih kecil dari ukuran normal.

(Baca: Pemerintah Diminta Beri Perlindungan Khusus pada Ibu Hamil dari Virus Zika)

Kompas TV Hongkong Keluarkan "Travel Warning" ke Singapura
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com