Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani, Sri Sultan HB X, dan Planet Layak Huni, Inilah Berita Kemarin yang Perlu Anda Tahu

Kompas.com - 26/08/2016, 07:15 WIB

PALMERAH, KOMPAS.com - Kamis (25/8/2016) kemarin, berita ringan bertemakan astronomi sempat "mencuri" perhatian pembaca di Kompas.com, yaitu terkait temuan planet layak huni yang dianggap "dekat" dengan sistem tata surya kita.

Dari ranah nasional dan ekonomi, upaya "bersih-bersih" dalam rangka pemangkasan anggaran yang dilakukan Sri Mulyani juga menjadi perhatian pembaca. Berita ini mencuat di luar berita-berita bertemakan Pilkada DKI dan berita sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya menemukan ada tunjangan profesi guru yang over budget mencapai Rp 23,3 triliun. Angka itu menambah keyakinan Sri Mulyani untuk lebih gencar menghemat anggaran. Pemangkasan belanja APBNP diperkirakan mencapai Rp 137,6 triliun.

Dari daerah, ada satu berita kemarin yang perlu Anda tahu, yaitu pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menegaskan bahwa ia tidak pernah mengkhianati Republik Indonesia.

Di luar itu, Indonesia kemarin mengenang penyanyi senior Eddy Silitonga. Ia mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2016) pukul 00.05 WIB.

Ada pula kabar produsen "Jessica Coffeemix" yang menghentikan produksi dan menyampaikan permintaan maaf. Dari belahan dunia lain, Anda juga perlu membaca soal Airlander 10, yang diklaim sebagai pesawat terbang terbesar di dunia, jatuh dalam uji terbang keduanya.

Simak 6 berita kemarin yang perlu Anda ketahui berikut ini:

1. Sri Mulyani: Anggaran Tunjangan Profesi Guru Kelebihan Rp 23,3 Triliun

Yoga Sukmana Menteri Keuangan Sri Mulyani di Perkantoran Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/8/2016)
Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar Rp 72,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus (DTK).

"Kami melakukan penyesuaian untuk yang DAK non-fisik, terutama untuk tunjangan profesi guru. Ini saya mohon jangan seolah-olah (pemerintah) dibaca tidak punya komitmen ke pendidikan," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Ia menuturkan, penundaan pengucuran tunjangan profesi guru dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penelusuran anggaran atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

Seperti diketahui, pemerintah sedang melakukan penghematan besar-besaran untuk mencegah melebarnya defisit dana anggaran APBN-P 2016.

Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

"Jadi gurunya memang enggak ada atau gurunya ada, tetapi belum bersertifikat, itu tidak bisa kami berikan tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku) bagi mereka yang memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp 23,3 triliun sendiri," kata Sri Mulyani.

Baca selengkapnya di sini.
Baca juga: "Penundaan Penyaluran Anggaran Tunjangan Profesi Guru Harus Dijelaskan"   dan juga "Pemangkasan Belanja APBNP 2016 Meningkat Jadi Rp 137,6 Triliun"


2. Planet Layak Huni Terdekat Ditemukan, Cuma di Seberang Kompleks Tata Surya Kita

ESO/M. Kornmesser/Nature Ilustrasi planet Proxima b bersama bintangnya, Proxima Centauri.
Dunia baru yang bisa dihuni manusia pada masa depan mungkin berada di seberang kompleks rumah kita dalam perspektif astronomi.

Tim astronom, lewat publikasinya di jurnal Nature pada Rabu (24/8/2016), mengungkapkan bahwa Proxima Centauri, sistem keplanetan terdekat dengan tata surya, memiliki planet yang kemungkinan besar layak huni.

Planet baru itu dinamai Proxima b. Astronom menguak keberadaannya dengan mendeteksi "goyangan" bintang saat si planet melintas, metode yang dikenal dengan radial velocity.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com