Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 177 Calhaj yang Ditahan di Filipina Berasal dari Agen yang Tak Terdaftar di Kemenag

Kompas.com - 23/08/2016, 16:35 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) M Jasin mengatakan, 177 calon jamaah haji (Calhaj) Indonesia yang ditangkap di Filipina diberangkatkan oleh 8 agen perjalanan yang tidak memiliki izin perjalanan ibadah haji.

Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.

"Nama travelnya, ini lagi didalami terus, termasuk oleh pihak kepolisian, ada 8 travel itu. Kami tidak bisa menyebutkan namanya, kami ini kan melakukan praduga tidak bersalah. Penegak hukum yang bisa masuk nanti menyebutkan nama-nama yang terlibat, baik perorangan atau lembaga, ada 8 entitas," ujar Jasin, di Kantor Sekretariat Jenderal Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Biro Humas (Kapuspinum) Kemenag Syafrizal Sofyan menjelaskan, delapan agen perjalanan yang memberangkatkan 177 calhaj itu tidak terdaftar di Kemenag.

"Perusahaan travel itu kan ada yang perusahaannya izin pariwisata atau perjalanan. Ada travel yang kemudian diberi izin untuk menyelenggarakan ibadah umroh dan haji, dikeluarkan izin tambahan itu oleh Kementerian Agama. Lah, ini diduga 8 itu tidak memiliki izin yang dari kemenag," kata Syafrizal.

"Dari 269 (agen perjalanan) yang izin haji dan umroh, kami sudah cek pakai komputer itu. Tidak ada nama-namanya. Berarti kan liar dari segi perjalanan haji dan umrohnya," tambah dia.

Ia melanjutkan, karena tidak terdaftar di Kemenag, kemungkinan agen perjalan itu terdaftar di Kementerian Pariwisata.

"Nanti lihat saja izinnya di (kementerian) Pariwisata pasti ketemu. Kalau di sini (di Kemenag) tidak ada," kata dia.

Jasin menambahkan, dari 177 calhaj itu, rata-rata berasal dari wilayah Makassar, Sulawesi Selatan.

"Sisanya, yang 50 persen lagi tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Lampung, kemudian ada Sumatera Barat juga Riau," ujar Jasin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com