Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: 2017 Polri Berlakukan STNK dan BPKB "Online"

Kompas.com - 18/08/2016, 21:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyusun sejumlah visi dan misi untuk memperbaiki institusi Kepolisian, salah satunya melalui perbaikan layanan publik. Tito menilai, saat ini layanan publik dari Kepolisian masih terbilang lamban dan masih berbelit.

Ia pun berencana ke depannya lebih menggalakan sistem layanan publik berbasis online.

"2017 paling tidak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPBK (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) online. Jadi memperpanjang online," ujar Tito saat berkunjung ke Kantor Kompas, Palmerah, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

"Kami akan bertahap mulai dari Jakarta sampai 2019 seluruh Indonesia," sambungnya.

Dengan menerapkan sistem layanan publik berbasis online, lanjut Tito, maka publik tak perlu berurusan langsung dengan polisi dalam masalah pelayanan. Sebab, semakin sering publik bersentuhan dengan polisi, maka akan meningkatkan potensi calo.

(Baca: Tito Karnavian Ingin Kantor Polisi seperti Bank)

Layanan publik berbasis online, lanjut Tito, sudah dimulai misalnya dalam perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM).

"Dulu kan kalau untuk perpanjang SIM, orang Papua mesti terbang dari Jakarta ke Papua. Sekarang tidak," kata mantan Kepala Detasemen Khusus 88 itu.

Begitu pun dengan layanan penegakan hukum, Tito berharap ke depannya juga bisa diterapkan secara online di mana saat ini semuanya serba manual.

"Dari gadget kita bisa tahu perkembangan kasus seperti apa. Sistem pengawasan juga harus kuat termasuk membuka akses public complain. Ketika masyarakat diminta duit pungutan, mereka bisa lapor dengan merahasiakan nama," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com