Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: PDI-P Tak Suka Kita Masuk karena Tak Bisa Menekan Presiden Lagi

Kompas.com - 15/08/2016, 07:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menegaskan bahwa keputusan Golkar beralih haluan dari partai oposisi menjadi pendukung pemerintah lantaran murni untuk mengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia menilai kekuatan Golkar di parlemen dibutuhkan karena selama hampir dua tahun belakangan pemerintahan berjalan, Jokowi tak mendapat dukungan penuh dari parpol pendukungnya.

"Langkah dukungan Partai Golkar untuk bergabung di pemerintah serta mendukung Jokowi di pilpres karena melihat kinerja pemerintah selama hampir dua tahun ini tidak bisa berjalan efektif dikarenakan selalu dirongrong oleh salah satu partai pendukung mayoritas," kata Maman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/8/2016).

Hal tersebut disampaikan Maman menanggapi pernyataan Politisi PDI-P Maruarar Sirait yang mencurigai dukungan Golkar ke Jokowi.

Maruarar menengarai, langkah Golkar mendukung Jokowi sebagai upaya untuk menjadikan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai Cawapres Jokowi di 2019 nanti.

(baca: Politisi PDI-P Curiga, Golkar Ingin Duetkan Jokowi dan Novanto pada 2019)

"Pikiran yang dilemparkan oleh Maruarar Sirait adalah sebuah pikiran kekanak-kanakan dan sempit serta tak berdasar. Dari pada dia sibuk dengan menjelek-jelekan Partai lain lebih baik dia Intropeksi diri agar bisa menjadi kader yang merdeka terlepas dari kooptasi kultur feodal yang tak pernah bisa lepas dari Ibu Suri," ucap Maman.

Berbeda dengan PDI-P, lanjut Maman, Partai Golkar adalah partai yang dibangun di atas nilai-nilai demokratis, di mana aspirasi akar rumput selalu menjadi pertimbangan utama.

Di sisi lain, semua keputusan diambil melalui mekanisme aturan partai yang dihadiri seluruh fungsionaris Partai dari seluruh indonesia.

Salah satu alasan dibalik keputusan Golkar mendukung Jokowi hingga di Pemilu Presiden 2019 nanti, lanjut Maman, adalah untuk memberikan kepastian politik kepada Jokowi untuk menjalakan pemerintahan dua periode agar bisa betul-betul menyiapkan program jangka pendek dan panjangnya.

Semua yang dilakukan Golkar semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengincar kursi tertentu.

"Golkar mendukung Presiden agar bisa menjalankan roda pemerintahann dengan tenang, obyektif dan fokus kepada agenda pro rakyat, bukan kepada partai-partai yang selalu merongrong wibawa serta menempatkan Presiden sebagai petugas partai semata. Presiden harus betul-berul ditempatkan sebagai simbol negara pengendali utama pemerintahan," kata Maman.

(Baca: PDI-P dan Jokowi Sempat Bahas Pergantian Kepala BIN)

"Saya juga jadi mencurigai bisa jadi PDI-P tidak suka dengan masuknya Golkar karena ke depan tidak bisa menekan presiden lagi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com