Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem: Cari Cagub Dulu Baru Koalisi, Jangan Terbalik

Kompas.com - 09/08/2016, 08:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi, mempertanyakan langkah tujuh partai politik di DKI Jakarta yang memutuskan untuk membentuk Koalisi Kekeluargaan untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Padahal, koalisi itu belum memutuskan calon gubernur yang akan diusung oleh ketujuh parpol tersebut.

"Yang paling penting itu adalah memulainya harus hadir seorang tokoh dulu, siapa yang diunggulkan untuk jadi cagub, kemudian baru bentuk koalisi. Bukan kebalik, koalisi dulu kemudian mencari tokoh," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Senin (8/8/2016).

"Walaupun tujuh parpol, siapa yang mau digotong ini kan dipertanyakan. Koalisi ini sudah tertinggal di belakang," ucapnya.

Tujuh parpol yang dimaksud yakni PDI-P, Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, PKB, dan PAN.

Ketujuh parpol sepakat membentuk Koalisi Kekeluargaan setelah l menggelar pertemuan pada Senin (8/8/2016), di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

(Baca juga: Koalisi Kekeluargaan Pilkada DKI Belum Final)

 

Sementara Nasdem bersama Partai Golkar dan Hanura sudah sepakat mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama untuk Pilgub DKI 2017.

Taufiqulhadi meyakini Ahok tetap akan memenangkan Pilkada DKI tak peduli berapa besar kekuatan koalisi parpol yang harus dihadapinya. Sebab, selama menjabat sebagai Gubernur kinerja Ahok sudah terbukti.

"Lihat nanti, tiga parpol akan menggulung tujuh parpol di DKI," kata Anggota Komisi III DPR ini.

Kompas TV 7 Parpol Berkoalisi untuk Lawan Koalisi Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com