Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Akan Libatkan Kemenkominfo dan Kemendikbud dalam Upaya Deradikalisasi

Kompas.com - 02/08/2016, 16:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Pol) Suhardi Alius mengatakan, upaya deradikalisasi tak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

Apalagi, menurut dia, saat ini paham radikalisme justru beredar luas di media sosial dan bahkan di beberapa buku pelajaran agama.

"Menyikapi peredaran paham radikalisme yang masif di media sosial dan bahkan mulai merambah di dunia pendidikan maka BNPT mutlak harus melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," ujar Suhardi, di Rancamaya, Bogor, Selasa (2/8/2016).

Dia mengatakan, nantinya Menkominfo harus menertibkan situs yang menggiring opini ke masyarakat untuk bertindak radikal.

"Jadi pekerjaan rumah Menkominfo saat ini bukan menutup situs pornografi saja tetapi juga situs yang mengajarkan seseorang untuk melakukan tindakan terorisme," ucap Suhardi.

"Apalagi sekarang generasi muda bisa bebas mengakses dunia maya," tuturnya.

Sedangkan dengan Kemendikbud, BNPT akan berupaya menghentikan perederan buku pelajaran agama yang mengajarkan siswa untuk bertindak radikal.

Menurut Suhardi, beberapa tahun terakhir kerap muncul buku pelajaran agama yang mengajarkan siswa untuk bertindak radikal.

Selain itu Suhardi pun mengatakan, saat ini di beberapa sekolah terdapat siswa yang juga memiliki pola pikir radikal. Pernyataan ini merujuk hasil survei Setara Institute yang dilakukan di 114 sekolah di Jakarta dan Bandung pada 2015.

Dari survei tersebut sebanyak 16,9 persen responden menilai anggota Negara Islam Irak dan Suriah yang dikenal dengan sebutan ISIS dianggap sebagai para pejuang agama.

"Makanya, berkaca dari realitas dunia maya dan dunia pendidikan yang ternyata menjadi celah penyebaran paham radikal, kemitraan antara BNPT dan Kemenkominfo serta Kemendikbud harus segera dibangun untuk upaya deradikalisasi," ujar Suhardi.

"Terlebih saat ini target rekrutmen radikalisme sebagian besar berada di usia muda, khususnya SMA karena rentang usia tersebut merupakan momen pencarian jati diri," lanjut dia.

Kompas TV Masyarakat Diminta Antisipasi Radikalisme
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com